Nama-nama seperti, luhut binsar Pandjaitan, Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi indonesia, tercatat sebagai pendiri PT Toba Sejahtera dan di dalamnya ia memiliki saham sebesar 99,98%.

PT Toba Sejahtera juga memiliki 16 anak perusahan yang bergerak diberbagai sektor, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga mencatatkan namanya sebagai pebisinis tambang yang berhubungan dengan PT Bara Hanyu Kapuas dan PT Harapan Multi, suami Puan Maharani (ketua DPR RI) yang dikait-kait dengan Odira Energy Karang Agung dan PT Rukun Raharja.

Untuk melanggengkan monopoli bisnis oligarki, maka dibangun kekuatan politik Parlemen (DPR-RI) yang berkelindan dengan relasi bisnis. Sebanyak 427 dari 575 kursi (74,2%) hasil pileg 2019 lalu, berada di dalam moncong oligarki.

Kalau sudah begini, tentu orientasi kebijakan parlemen pasti akan tersandera dengan kepentingan Oligarki. Kebanyakan, titipan dan bekapan yang berhubungan dengan daerah-daerah yang masuk dalam pemetaan wilayah garapan oligarki.

Dalam satu kesempatan diskusi virtual yang digelar Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Melalu Bidang Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Desa, mengambil tema ‘’ masa depan otonomi daerah pasca Omnibuslaw ‘’ (15 juli 2021).

Menghadirkan pembicara lintas kepala daerah di antaranya bupati kabupaten halmahera tengah, Wagub, Sumatra Barat, dan Bupati Bandung, yang membenarkan. Bahwa, daerah hanya masuk dalam perangkap besar proyeksi kebijakan pusat.

Terutama dalam sektor pertambangan, otoritas kewenangannya cenderung berada di tangan pemerintah pusat. Apalagi pengesahan Omnibuslaw hanya akan memperlemah kewenangan pemerintah daerah. dan kepala daerah akan menerima kenyataan sebagai pengawal regulasi, penyelenggara dan pelaksana pemerintah di daerah.

Padahal berdasarkan fakta, daerah lah yang menerima konsekuensi dari eksplorasi pertambangan. Ambil contoh, Konawe, Moroali, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan dan beberapa Daerah lain di Indonesia Timur yang di pasung untuk memenuhi proyek strategis Hilirisasi Tambang sebagai bantuk ambisi dan obsesi Presiden Jokowi.

Baca Halaman Selanjutnya..