“Saya ingin mengajak masyarakat Morotai harus mampu membedakan terjadinya hutan tersebut,” ujar Ilfan kepada malutpost.com, Selasa (13/8/2024).

Dia mejelaskan, hutang Rp200 miliar merupakan kebijakan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. “Jadi ini merupakan kebijakan dan kewenangan pemerintah,” katanya.

Berbeda dengan hutang Rp92 miliar di masa kepemimpinan Rusli Sibua dan Wakilnya Weni R Paraisu. “Karena hutang itu adalah hutang ganti rugi atas perusakan aset investor dalam meningkatkan ekonomi. Hal tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah,” jelasnya.

Ilfan berpendapat, hutang ratusan miliar Benny Laos bukan menjadi beban daerah. Pasalnya, Benny Laos disebutnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang naik sebesar 3,1 persen.

“Sebagai sektor penyumbang PDRB adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 45,97 persen, perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,82 persen,” paparnya. Belum lagi konstruksi 10,21 persen, dan admistrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib 19,82 persen,” sebutnya.

Lebih lanjut, kata Ilfan, Benny Laos mampu mengurangi tingkat kemiskinan di 2022 dengan presentasi kemiskinan 5,38 persen atau 6 dari 100 penduduk miskin. Disis lain masyarakat memiliki pendapatan 379.931.00 per kapita per bulannya.

Tak hanya itu, indeks pembangunan manusia juga diklaim mengalami peningkatan di 2023 yaitu sebesar 65,93 persen, dan menduduki peringkat ke 9 dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara.

“Terus lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja tahun 2023 berdasarkan standar nasional sebanyak 33,297 orang berstatus sebagai pekerja utama. Ini berdasarkan data BPS dan August National Labor Force Survey 2024,” ujarnya.

Dia menuturkan, dari keberhasilan kebijakan dan program mantan Bupati Benny Laos itulah Deny Garuda sebagai calon bupati Morotai 2024-2029 berkomitmen melanjutkan kebijakan program mantan bupati Benny Laos yang sudah memberikan dampak besar pada kesejahteraan masyarakat Morotai.

“Saya berharap dalam menyampaikan opini harus benar-benar berdasarkan informasi dan data yang valid, tidak boleh berdasarkan asumsi atau selera sendiri,” pungkasnya. (cr-05)