Ternate, malutpost.com -- Maluku Utara sejak dimekarkan sebagai provinsi pada Oktober 1999 silam, sampai saat ini belum menampakkan diri sebagai provinsi yang berkembang. Masih lambat bahkan bisa dibilang jalan di tempat.

Masih seperti “sebelum pemekaran”. Kalau pun bergerak maju, mungkin masih merangkak pelan. Jika dianalogikan sebagai manusia, Maluku Utara seharusnya sudah tumbuh dewasa. Usia 20 tahun lebih mestinya sudah bisa mengurus diri sendiri. Tapi itu manusia.

Bagaimana dengan Provinsi Maluku Utara? Provinsi ini juga dikendalikan oleh manusia. Toh wajah Malut masih terlihat seperti balita yang terlahir prematur. Sulit sekali berkembang, baik dari sisi fisik maupun kesejahteraan.

Masalahnya apa? Menurut hemat penulis, salah satunya ada pada kemampuan manusia yang diberi kepercayaan memimpin. Secara definitif, Provinsi Malut baru dinakhodai dua figur.

Thaib Armayin mengendalikan provinsi ini selama 10 tahun. Kemudian tampuk kepemimpinan itu diambil-alih oleh KH Abdul Gani Kasuba selama 10 tahun.

Sederet masalah ini bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Lebih dari bisa. Maluku Utara butuh figur pemimpin visioner. Punya kemampuan menyelesakan masalah dengan bijak.

Figur komonikatif yang punya jejaring lintas pemerintah pusat. Tak sekadar cerdas dan tegas, tapi juga populis dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya.

Tahun 2024 ini adalah momen sirkulasi kepemimpinan melalui pesta demokrasi yang bernama Pilkada. Warga masyarakat Maluku Utara kembali diberi kesempatan untuk menentukan arah Maluku Utara kedepan, dengan cara memilih pemimpin.

Baca Halaman Selanjutnya..