Belum lagi godaan dari para investor tambang. Bahkan, dua ormas besar NU dan Muhammadiyah terseret ke dalam godaan keuntungan ekonomi yang dapat diraup dari sektor ini.

Tak peduli peringatan dan cercaan sebagian umat, keduanya terus meyakinkan manfaat besar dan mudarat kecil dari berbisnis ini.

Terbaru, dari kasus bekas gubernur Maluku Utara, menantu Jokowi Bobby Nasution malah disebut-sebut terlibat bisnis tambang di Maluku Utara. Sungguh Maluku Utara memang menjadi medan magnet kuat yang sanggup menarik berlapis-lapis hasrat ke dalam pelukannya.

Campur tangan pusat sungguh mengaduk-aduk performa politik daerah ini. Walau akhirnya oknumlah yang bertanggung jawab sendirian manakala penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang itu terkuak.

Kasus yang menimpa bekas gubernur kita dapat menjadi pelajaran berharga bagi mereka yang gemar memangku jabatan.

Potensi tambang kita yang begitu dielu-elukan, justru di situ titik rawannya. Urusan izin usaha pertambangan (IUP) salah satu titik kritisnya.

Dari tingkat pusat hingga daerah ihwal IUP menjadi bahan bisnisan yang dialas dengan regulasi yang hanya menguntungkan segelintir kalangan. Masyarakat yang pada akhirnya menanggung dampak praktisnya.

Karena itu, sekali lagi, peran pemerintah daerah di sini sangat penting. Ini tidak hanya tentang tampuk pimpinan dan keberkuasaan semata.

Lebih dari itu, kemaslahatan bersama masyarakat terutama dalam gaya kepemimpinan seseorang yang disebut bupati atau gubernur. Tetapi mereka terpilih atau tidak, menang atau kalah, kitalah penentunya. Suara kita yang menentukan.

Saya sendiri akan memilih pemimpin yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Sayangnya, isu ini sepi dari wacana para bakal kandidat. Mungkin masih sibuk mengurusi tiket pencalonannya di tingkat partai. Kita tunggu saja nanti. (*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Kamis, 8 Agustus 2024.