Sanana, malutpost.com -- Empat fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2024.

Fraksi tersebut yankni Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Basanohi dan Fraksi Kebersamaan yang juga disertai dengan sejumlah catatan.

Julkifli Umanahu perwakilan Fraksi Demokrat mengatakan, forum paripurna sudah mengetahui bahwa rancangan APBD-P 2024 tidak mengalami perubahan atau ada stagnan pada angka Rp935,34 miliar atau masih berimbang.

Namun pada sisi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Sula masih sangat bergantung dari transfer pusat. Hal ini yang membuat kemandirian daerah sulit tercipta.

"Untuk itu perlu kiranya untuk kita duduk bersama untuk merumuskan peningkatan pendapatan daerah sehingga tercipta dana perimbangan," katanya, Senin (5/8/2024).

Sementara belanja operasional mengalami kenaikan dari Rp443,8 miliar menjadi 653,44 miliar atau memgalami kenaikan sebesar Rp10,35 miliar.

Sedangkan untuk belanja modal mengalami penurunan dari sebelumnya Rp191,216 miliar menjadi 183,39 miliar atau terdapat penurunan Rp7,88 miliar.

"Poin itu menjadi catatan mendasar, karena tahun ini kondisi tahun politik jangan sampai menjadi turbulensi kebijakan pasca dilaksanakannya perubahan anggaran ini. Karena, pemanfaatan belanja modal dikurangi untuk pemenuhan belanja operasional yang tidak terlalu penting," ujarnya.

Selain itu, ia juga sarankan kepada Pemda Kepulauan Sula agar meminimalisir atau mengurangi bentuk kegiatan yang bersifat serimonial dan lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia (SDM)

"Kemudian menyangkut potensi kebocoran APBD. Ini harus menjadi warning untuk kita semua, mengingat APBD merupakan instrumen penting bagi pembangunan pada suatu daerah," pungkasnya.(ham)