Pengawasan yang ketat, melibatkan masyarakat sipil sebagai mata dan telinga, akan memastikan tidak ada lagi celah bagi pelanggaran. Sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas tinggi adalah kunci untuk menghasilkan AMDAL yang berkualitas dan objektif.

Reformasi total dalam sistem perizinan mutlak dilakukan agar kepentingan jangka pendek segelintir kelompok tidak lagi mengorbankan masa depan lingkungan dan masyarakat.

Terakhir, suara masyarakat harus didengar dan diakomodasi dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Dengan langkah-langkah komprehensif ini, kita dapat berharap agar bumi pertiwi tidak terus dirusak oleh nafsu serakah segelintir orang.

Kesimpulan
AMDAL fiktif dan suap adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya merupakan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kita harus membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.

Pentingnya peran media dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan kerusakan lingkungan tidak dapat dipungkiri. Melalui pemberitaan yang kritis dan mendalam, media dapat mendorong pemerintah dan perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.(*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Senin, 29 Juli 2024.