Tidak hanya itu, anggaran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga ikut tertunda dan mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Teguran ini mencerminkan keseriusan masalah dan dampaknya yang luas terhadap proses demokrasi di daerah.

Pilkada adalah proses penting dalam menentukan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi dari rakyat. Penundaan anggaran ini dapat mengganggu persiapan dan pelaksanaan Pilkada, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan di Maluku Utara.

Dampak penting lainnya adalah Saat ini, pemerintah provinsi Maluku Utara sedang menghadapi persiapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Jika posisi Sekda yang juga berperan sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalami kekosongan, maka pembahasan APBD Perubahan ini akan terancam tidak berjalan.

APBD Perubahan adalah dokumen penting yang mencerminkan perubahan kebijakan fiskal dan alokasi sumber daya sesuai dengan perkembangan terbaru dan kebutuhan yang muncul selama tahun anggaran berjalan.

Tanpa adanya Sekda, proses pembahasan ini dapat terhambat dan mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah.

Baca Halaman Selanjutnya..