Koordinasi ini mencakup verifikasi dan pemutakhiran data pemilih, serta penyusunan daftar pemilih khusus yang valid. Selain itu, KPUD Halbar bersama pihak Lapas Jailolo menyusun mekanisme khusus untuk pemungutan suara di dalam Lapas.

Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPUD Halbar, Harsan Fatmona menyampaikan bahwa sinergitas itu nantinya mencakup pengaturan logistik, pengawasan dan pengamanan agar proses pemilihan berjalan lancar dan transparan.

Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto dan Kadiv Pemasyarakatan Hensah, secara terpisah mendorong agar jajaran Lapas/Rutan di lingkungan Kemenkumham Malut dapat memastikan WBP di wilayah masing-masing yang telah memenuhi syarat harus memiliki e-KTP. Purwanto menyebutkan bahwa hal itu sebagai salah satu syarat pemenuhan hak WBP dalam Pilkada 2024. (nar)