SIEJ Simpul Maluku Utara Gelar Diskusi Deforestasi Hutan Halmahera dan Nobar Liputan Investigasi

Nobar film investigasi pembabatan hutan di Kalimantan, Selasa (4/6/2024)

“Sudah pasti aktivitas penambangan ini dimulai dengan land clearing atau pembersihan area, otomatis ada pembabatan pohon sehingga kita kehilangan tutupan hutan,”kata Ikram.

Apalagi Malut saat ini memiliki lebih dari 213.960 hektare hutan yang telah dikepung izin usaha pertambangan (IUP).

Berdasarkan data dari Foshal Malut di Halsel terdapat 15 izin dengan total luas konsesi 32.236 ribu hektare. Kemudian untuk IUP nikel juga mencaplok Halmahera Timur dan Halmahera Tengah dengan 4 izin dan luas konsesi 70.287 hektare.

“Data analisis spasial Global Forest Watch sejak 2001 – 2022 menunjukan Halteng kehilangan 26,1 ribu hektare tutupan pohon, ini setara dengan penurunan 12 persen tutupan pohon sejak tahun 2000, karena itu perlu ada upaya bersama untuk mebicarakan hal ini secara terus dan dibarengi dengan aksi, kami jurnalis sudah pasti mengambil peran ini untuk menyampaikan kondisi serius melalui liputan mendalam,”jelas Ikram.

Mahmud Ici menjelaskan, beberapa waktu warga Malut dihebohkan dengan suku Tobelo Dalam yang mendiami hutan Halteng keluar hutan dan masuk ke area tambang untuk meminta makanan kepada pekerja tambang.

“Ini menunjukan bahwa hutan yang mereka tempati sudah rusak, hutan yang dulu menjadi sumber penghidupan mereka sudah rusak karena ekstraksi tambang,”kata Mici.

Mici berujar, perusahaan tambang di Halmahera juga mengakibatkan penghacuran tanaman produktif petani seperti pala, cengkih, dan kepala serta menurunkan produktivitas penangkapan ikan yang menjadi sumber ekonomi warga desa di lingkar tambang.

Empat narasumber (dari kiri), Mahmud Ici saat berbicara, Benny Aladin, Much. Hidayah Marasabessy, dan Achmad Zakih dalam diskusi tentang "Deforentasi dan Kehajahatn Hilirisasi di Hutan Halmahera di Kafe Kofia, Selasa (4/6/2024)

“Kedepan nanti orang-orang di Halmahera tidak tahu jenazah mereka mau kubur dimana karena semua lahan sudah punya IUP,”tandas jurnalis Mongabay Indonesia dan Pemred Halmaherapedia.com itu.

Ketua Harian FKDAS MKR Maluku Utara, Much. Hidayah Marasabessy berujar, lebih dari 22 ribu hektar pulau kecil di Halmahera Tengah menjadi pusat produksi perkebunan sekarang semuanya terancam digusur.

“Kita memang sedih, bahwa ini ada dampak serius terhadap masyarakat, bahkan pasti akan terjadi perampasan ruang hidup dan itu sistematis terjadi,”kata Hidayah.

Baca halaman selanjutnya...

Selanjutnya 1 2 3 4

Komentar

Loading...