Ternate, malutpost.com -- Sebanyak 800 lebih bidang tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate Maluku Utara belum bersertifikat.

Hal ini diakui kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate Abdullah H M Saleh.

Menurutnya, ratusan aset tanah yang belum bersertifikat itu menjadi perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).

"Aset tanah milik Pemkot Ternate yang belum bersertifikat cukup banyak, kurang lebih 800-an sehingga ini menjadi atensi dari MCP KPK," kata Abdullah usai rapat bersama kantor Pertahanan Kota Ternate di kantor BPKAD Kota Ternate, Selasa (4/6/2024).

Abdullah bilang, pertemuan dengan Kantor Pertahanan ini dalam rangka tindaklanjut rekomendasi KPK untuk menyelesaikan aset tanah yang belum bersertifikat. Pertemuan ini juga melibatkan para camat dan lurah.

"Karena aset tanah itu kan tersebar di kelurahan-kelurahan. Jadi tadi dalam rapat kita sudah sampaikan ke camat dan lurah agar bersiap karena dalam waktu dekat tim pengamanan aset akan turun di kelurahan-kelurahan," kata Abdullah.

Dia meminta, camat dan lurah aktif mendampingi tim pengamanan aset saat turun di lokasi melakukan proses sertifikat tanah. Tim ini terdiri dari Pemkot Ternate, Kantor Pertanahan Nasional dan aparat penegak hukum (APH).

"Jadi nantinya lokasi-lokasi yang akan disertifikatkan itu ditunjukan oleh bapak ibu lurah, batas-batasnya dimana untuk kita lakukan sertifikat tanah," tandas Abdullah.

Dia menyebut, aset tanah yang belum bersertifikat ini diantaranya adalah jalan setapak dan lain sebagainya.

Terpisah, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate, Arman Anwar mengatakan, rapat ini adalah tindak lanjut terhadap MCP KPK dalam mempercepat sertifikat aset Pemkot.

"Rapat dilakukan untuk pemetaan aset tanah milik pemkot agar bersertifikat sehingga legal," ujarnya.

Menurut dia, perlu bersinergi agar semua aset Pemkot Ternate bisa terdata di tahun 2024 sehingga di tahun 2025 nanti tidak ada lagi aset yang belum terdata. (fan)