Daruba, malutpost.com – Tindakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara diakhir masa jabatan semakin menjadi-jadi.

Hal ini berkaitan dengan proses rekrutmen Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terkesan mengabaikan aturan atau lebih ke syarat kepentingan. Dugaan tindakan sewenang-wenang ini dilakukan komisioner KPU Pulau Morotai lantaran masa jabatan yang segera berakhir di bulan ini.

Berdasarkan hasil seleksi PKK dan PPS yang diumumkan KPU, diduga kuat banyak bermasalah. Selain diduga meloloskan orang dekat, saat pengumuman PPS, KPU juga diduga meloloskan orang yang tidak mengikuti tahapan seleksi tes tulis maupun wawancara. Seperti yang terjadi di Desa Cio Dalam, Kecamatan Morotai Selatan Barat.

Berdasarkan hasil administrasi PPS di Desa Cio Dalam yang diumumkan KPU, hanya tiga orang yang dinyatakan lulus. Yakni Servia Mokar, Saul Winger dan Felix Unya.

Namun saat pengumuman tes tulis, bertambah satu nama yakni Yeremia Mokar. Anehnya, saat pengumuman seleksi terakhir, salah satu peserta atas nama Yered Malauri yang diduga tidak mengikuti tahapan tes justru dinyatakan lulus sebagai PPS.

Sementara tiga nama yang terpilih sebagai PPS Desa Cio Dalam, yakni Servia Mokar, Yeremia Mokar termasuk Yered Malauri tidak hadir saat seleksi wawancara tahapan akhir.

“Iya betul, untuk PPS Desa Cio Dalam tiga peserta yang lulus itu tidak ikut wawancara,,”ungkap salah satu peserta seleksi PPS di Kecamatan Morotai Selatan Barat yang enggan namanya dipublis kepada malutpost.com, Senin (27/5/2024).

Ia mengungkap, dalam proses rekrutmen badan ad hoc, KPU dan PPK harusnya mengambil keputusan yang tepat sesuai aturan. Bukan memutuskan sesuatu yang cacat prosedur.

“Jadi mereka ini memang tidak jelas. Padahal keputusan yang diambil harus sesuai prosedur, jangan seperti itu. Jadi semestinya keputusan yang tidak sesuai prosedur harus dibatalkan,”katanya.

Baca halaman selanjutnya...