Ternate, malutpost.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara melaksanakan rapat tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Rapat yang berlangsung di lantai III kantor Wali Kota Ternate, Kamis (2/5/2024) itu dipimpin oleh Wali Kota M Tauhid Soleman bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Rizal Marsaoly dan dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Camat.
Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly usai rapat mengatakan, rapat tersebut substansinya adalah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan evaluasi antara KPK dengan Kabupaten Kota wilayah Maluku Utara termasuk Ternate di beberapa yang waktu lalu.
Rapat dengan KPK pada waktu itu terkait dengan Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP KPK merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya preventif dengan melakukan berbagai intervensi.
Rizal bilang, ada tujuh poin rekomendasi atau tujuh area intervensi KPK guna mengajak pemerintah daerah untuk mengatur tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.
Tujuh rekomendasi itu diantaranya capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK terhadap Pemkot Ternate berada pada 46,63 persen, perencanaan dan penganggaran APBD 52,75 persen, pengadaan barang dan jasa 31,39 persen, perizinan 77,92 persen, pengawasan APIP 25,76 persen, manajemen ASN 49,95 persen, optimalisasi pajak daerah 44,84 persen dan pengendalian barang milik daerah 44,42 persen.
Baca halaman selanjutnya…
Angka-angka ini menempatkan Pemkot Ternate pada peringkat ke 5 dari Kabupaten Kota lain di Maluku Utara.
“Ini adalah data dan informasi MCP tahun 2023 yang dilakukan evaluasi (penilaian) di tahun 2024,” kata Rizal.
Menurut Dia, nilai-nilai tersebut berdasarkan inputan pemerintah daerah terhadap sejumlah indikator dan sub indikator terkait tujuh poin intervensi KPK ke aplikasi Jaga.id (Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia).
Jaga.id adalah sebuah portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK guna mendorong partisipasi, akuntabilitas, respons, dan transparasi dari pemerintah dan masyarakat.
“Prinsipnya Pemkot Ternate menargetkan di tahun 2025 berdasarkan kerja-kerja kita di 2024 ini, nilai-nilai itu bisa meningkat dan menjadi lebih baik,” target Rizal.
Rizal bilang, nilai-nilai yang masih rendah itu kelemahannya adalah pada koordinasi dan konsolidasi antar OPD yang seharusnya dikoordinir oleh Inspektorat dan Sekda, sehingga pelaporan ke aplikasi Jaga.id belum maksimal.
“Jadi saya berharap di tahun 2024 ini kita harus lebih maksimal agar penilaian di 2025 bisa naik,” harap Rizal.
Mantan Kepala Bappelitbangda ini menambahkan, KPK akan melakukan monitoring berkala tiga bulan sekali. Untuk itu, dirinya akan melakukan mapping zona tujuh area intervensi KPK tesebut dalam sebulan sekali dengan melibatkan OPD-OPD terkait.
“Sehingga apa yang diikhtiarkan oleh KPK bisa terjawab, jangan sampai tiba saat tiba akal, jadi nantinya ada laporan dalam satu bulan, supaya ketika masuk pada tiga bulan datanya sudah siap ketika nanti ada monitoring dari KPK,” tandas Rizal. (fan)