Pemprov Malut Sepakati Kompensasi Tanaman Milik Suku O’Hongana Manyawa, Pembayaran Tahun 2027

IMG 20261116 WA0022
Rapat pembahasan ganti untung tanamanSuku Togutil bersama pimpinan OPD Pemprov Maluku Utara.

Sofifi, malutpost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mencapai titik temu dengan perwakilan masyarakat adat Suku O'Hongana Manyawa terkait kompensasi tanaman tumbuh di kawasan pengembangan wisata budaya dan pembangunan hunian masyarakat adat di Tayawi.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pembahasan ganti untung tanaman yang melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan perwakilan masyarakat adat, Senin (16/11/2026).

Pemprov Malut memastikan kompensasi diberikan terhadap tanaman produktif milik masyarakat yang berada di kawasan pembangunan, bukan terhadap kepemilikan tanah karena lokasi tersebut merupakan lahan negara dalam kawasan hutan.

Asisten III Setda Provinsi Maluku Utara, Sukur Lila, menjelaskan bahwa pembahasan kali ini difokuskan pada teknis pendataan dan pembayaran tanaman tumbuh milik warga.

"Ganti rugi lahan negara hanya diberikan untuk tanaman tumbuh milik warga, bukan untuk kepemilikan tanahnya," jelas Sukur kepada perwakilan masyarakat adat.

Ia menegaskan, pemerintah tetap memperhatikan hak masyarakat atas tanaman produktif yang telah mereka kelola selama ini. Proses pembayaran kompensasi tersebut direncanakan berlangsung pada 2027.

Tanaman yang menjadi objek kompensasi kata dia, meliputi kelapa, cengkeh, dan pala. Besaran serta mekanisme pembayaran akan mengacu pada ketentuan resmi pemerintah melalui Keputusan Wali Kota Nomor 2.7 Tahun 2023.

Selain persoalan kompensasi, pemerintah juga memastikan pembangunan hunian bagi masyarakat adat tetap memperhatikan tradisi dan kearifan lokal Suku O'Hongana Manyawa.

Sukur mengatakan, desain rumah yang disiapkan akan berbentuk rumah panggung dengan atap rumbia serta dinding dan lantai berbahan papan kayu.

Konsep tersebut dirumuskan berdasarkan aspirasi masyarakat saat dilakukan peninjauan langsung ke wilayah Tayawi atas instruksi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Pembangunan kawasan wisata budaya dan hunian masyarakat adat diharapkan tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga mempertahankan karakter kehidupan serta identitas budaya masyarakat setempat.

Sementara itu, perwakilan Suku O'Hongana Manyawa, Om Son, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas perhatian dan kesediaan pemerintah memberikan kompensasi terhadap tanaman milik masyarakat.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperlancar pembangunan sekaligus memberikan perhatian terhadap hak masyarakat adat yang selama ini mengelola tanaman di kawasan tersebut.

Ia berharap proses yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan jadwal yang telah dibahas bersama pemerintah.

Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe menyatakan pembangunan kawasan O'Hongana Manyawa diarahkan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat adat, termasuk aspek hunian, pelayanan, pemberdayaan, dan pelestarian budaya.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pembangunan agar program yang dijalankan sesuai dengan kondisi sosial, kebutuhan, dan kearifan lokal.

Melalui kesepakatan kompensasi tanaman dan perencanaan hunian berbasis budaya lokal ini, pengembangan kawasan O'Hongana Manyawa diharapkan dapat berjalan dengan memperhatikan kepentingan pembangunan sekaligus hak-hak masyarakat adat tersebut. (nar) 

Komentar

Loading...