Oleh: Julfikram Hi. Idris

(Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur)

Ada ironi yang patut direnungkan dalam perjalanan politik seorang tokoh. Seseorang yang dahulu dikenal lantang memperjuangkan kepentingan rakyat, berani mengkritik kekuasaan, bahkan menjadi bagian penting dalam perjuangan pemekaran daerah, justru kini dipertanyakan keberaniannya setelah menduduki kursi kekuasaan.

Itulah potret yang hari ini mulai melekat pada sosok Ketua DPRD Halmahera Timur, Idrus E. Maneke, atau yang akrab disapa Bang Idu. Kami mengenal Bang Idu sebagai salah satu tokoh perjuangan pemekaran Kabupaten Halmahera Timur. Namanya pernah menjadi bagian dari sejarah perjuangan daerah ini. Ia dikenal sebagai sosok yang lantang, kritis, dan tidak mudah tunduk ketika berhadapan dengan kekuasaan, terutama saat kepentingan masyarakat dipertaruhkan.

Namun, sejarah dan rekam jejak masa lalu tentu tidak cukup untuk menjadi ukuran keberanian seorang pemimpin hari ini. Justru ketika seseorang telah berada di dalam lingkaran kekuasaan, keberanian dan integritasnya harus diuji lebih keras. Sebab, memperjuangkan rakyat dari luar kekuasaan tentu berbeda dengan mengawasi kekuasaan dari dalam lembaga yang memiliki kewenangan politik.

Persoalannya, di tengah berbagai isu pengelolaan anggaran DPRD Halmahera Timur yang mulai menjadi perhatian publik, suara kritis dari pucuk pimpinan lembaga legislatif justru belum terdengar. Perjalanan dinas DPRD dengan anggaran mencapai Rp16,19 miliar menjadi sorotan. Anggaran Medical Check Up (MCU) anggota DPRD sebesar Rp718,8 juta juga dipertanyakan dari sisi urgensi, kewajaran, dan efektivitas penggunaannya. Belum lagi persoalan hibah sebesar Rp2,2 miliar untuk pemerintah pusat yang turut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Tiga persoalan tersebut bukan perkara kecil. Ketiganya menyangkut penggunaan uang publik yang semestinya dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Di sinilah seharusnya peran Ketua DPRD diuji

Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Bang Idu tidak cukup hanya berdiri di balik kewenangan formal dan menjalankan agenda kelembagaan. Ia juga memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk memastikan setiap kebijakan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika publik mempertanyakan anggaran perjalanan dinas, MCU, hingga hibah miliaran rupiah, masyarakat tentu berharap ada sikap terbuka dari pimpinan DPRD. Bukan sekadar diam, apalagi membiarkan pertanyaan publik berkembang tanpa penjelasan yang memadai. Jangan sampai muncul kesan bahwa keberanian yang dahulu menjadi identitas politik justru kehilangan tempat setelah jabatan berada di tangan.

Dari Macan Pemekaran Menjadi Penonton Kekuasaan?

Kami tidak sedang menghapus jasa Bang Idu dalam sejarah pemekaran Halmahera Timur. Perjuangan masa lalu tetap menjadi bagian dari catatan sejarah daerah ini. Namun, penghargaan terhadap masa lalu tidak boleh membuat seorang pejabat publik kebal dari kritik hari ini.

Justru karena pernah dikenal sebagai tokoh yang berani, publik memiliki ekspektasi lebih besar terhadap dirinya. Apalagi belakangan namanya mulai diperbincangkan dan digadang-gadang untuk maju dalam kontestasi politik mendatang, baik sebagai calon Bupati maupun Wakil Bupati Halmahera Timur.

Pertanyaannya, bagaimana masyarakat dapat menilai kesiapannya memimpin daerah yang lebih besar, jika persoalan transparansi dan akuntabilitas di lembaga yang saat ini dipimpinnya saja masih menyisakan tanda tanya?

Memimpin daerah bukan sekadar soal popularitas, modal politik, atau cerita tentang kejayaan masa lalu. Kepemimpinan membutuhkan keberanian mengambil sikap, keterbukaan terhadap kritik, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan publik. Jangan sampai pencalonan politik lebih dahulu dibangun, sementara pekerjaan rumah di lembaga sendiri belum diselesaikan.

Jabatan Bukan Tempat Menjinakkan Keberanian

Ada satu hal yang perlu dipahami oleh setiap pejabat publik: jabatan bukan alasan untuk mengurangi keberanian, melainkan ujian untuk membuktikan apakah prinsip yang selama ini diperjuangkan benar-benar masih hidup.

Dahulu, ketika belum berada di kursi kekuasaan, Bang Idu dikenal lantang menyuarakan kepentingan daerah. Hari ini, ketika memiliki posisi strategis sebagai Ketua DPRD, publik justru menunggu suara yang sama untuk mengawal penggunaan anggaran daerah.

Jangan sampai masyarakat hanya diwarisi cerita tentang keberanian seorang tokoh pada masa pemekaran, tetapi tidak menemukan keberanian yang sama ketika tokoh tersebut telah menjadi bagian dari kekuasaan.

Kami tidak meminta Bang Idu untuk selalu berseberangan dengan pemerintah atau mencari-cari kesalahan. Kami hanya ingin melihat Ketua DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara terbuka, kritis, dan bertanggung jawab.

Jika anggaran perjalanan dinas dianggap wajar, jelaskan dasar perhitungannya. Jika MCU dinilai penting, buka rincian kebutuhan dan manfaatnya. Jika hibah Rp2,2 miliar memiliki dasar hukum dan urgensi, sampaikan kepada publik agar tidak terus menjadi ruang spekulasi.

Sebab, transparansi tidak cukup hanya menjadi slogan dalam pidato politik. Ia harus dibuktikan melalui keberanian membuka informasi dan menjawab pertanyaan masyarakat. Pada akhirnya, rakyat tidak sedang mencari mantan pemberani. Rakyat membutuhkan pemimpin yang tetap berani meskipun kekuasaan sudah berada di tangannya.

Bang Idu, jangan biarkan auman Macan Pemekaran hanya menjadi cerita masa lalu. Sebab, sejarah memang dapat membuat seseorang dikenang, tetapi sikap dan keberanian hari ini yang akan menentukan bagaimana rakyat menilainya.

Jangan sampai dahulu menjadi macan ketika memperjuangkan pemekaran, tetapi kehilangan auman ketika harus mempertanggungjawabkan kekuasaan. Karena jabatan boleh mengubah posisi seseorang, tetapi jangan sampai mengubah prinsip dan keberpihakannya kepada rakyat. (*)