Sofifi, malutpost.com – Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, menegaskan bahwa pembiayaan menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas pendidikan. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak akan tercapai tanpa dukungan anggaran yang maksimal, terutama untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan infrastruktur sekolah.

Penegasan itu disampaikan Sarbin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, Rabu (11/11/2026).

“Sekali lagi saya ingin menegaskan, tanpa pembiayaan maksimal tidak akan mungkin kualitas pendidikan itu tercapai. Kualitas pendidikan ditentukan pembiayaan,” tegas Sarbin.

Ia mengatakan, meskipun terdapat sejumlah faktor lain yang memengaruhi mutu pendidikan, pembiayaan tetap menjadi faktor utama yang harus mendapat perhatian serius pemerintah.

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak persoalan mendasar yang belum mampu dituntaskan, terutama terkait ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan.

Bahkan, Sarbin menyoroti masih adanya anak-anak di Maluku Utara yang harus mempertaruhkan keselamatan dengan menyeberangi sungai demi bisa sampai ke sekolah.

“Menuju sekolah saja kita belum mampu menuntaskan infrastrukturnya. Masih ada anak-anak kita yang menyeberang sungai ke sekolah dengan taruhan nyawa,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar semakin serius memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, termasuk melalui kebijakan penganggaran yang lebih berpihak.

Sarbin mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan pendidikan masyarakat.

Selain persoalan infrastruktur, Wagub juga menyoroti keberlanjutan pendidikan lulusan SMA di Maluku Utara. Ia menyebut masih banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Sarbin meminta dilakukan pendataan terhadap lulusan SMA, termasuk mereka yang telah bekerja di perusahaan, agar tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah memanfaatkan Universitas Terbuka (UT) maupun sistem pendidikan jarak jauh, sehingga masyarakat yang sudah bekerja tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

“Saya sudah minta dilakukan pendataan, jangan sampai mereka yang sudah bekerja di perusahaan justru terabaikan dalam pendidikan. Kita bisa menggunakan UT atau pendidikan jarak jauh agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan harus menjadi prioritas bersama demi menjamin masa depan generasi Maluku Utara.

Menurut Sarbin, aspek perencanaan dan penganggaran pembangunan pendidikan merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, diperlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Harapan kita semua, pemenuhan SPM pendidikan harus menjadi prioritas untuk masa depan pendidikan Maluku Utara. Perencanaan dan penganggaran pembangunan menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan,” tandasnya. (nar)