Ternate, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut) Sarbin Sehe, menyoroti pentingnya langkah konkret dalam mempercepat penurunan stunting, terutama di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula yang menjadi daerah fokus pendampingan.

Hal tersebut disampaikan Sarbin saat membuka kegiatan Asistensi dan Supervisi Peningkatan Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku Utara, di ruang rapat lantai eks Crysant, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan yang difasilitasi Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu dilaksanakan secara luring dan daring.

Sarbin mengatakan, kegiatan asistensi dan supervisi menjadi ruang untuk memperkuat monitoring, evaluasi, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurutnya, percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan hanya melalui intervensi sektor kesehatan, tetapi harus didukung upaya pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

“Kegiatan ini merupakan ruang bersama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, karena upaya penurunan stunting tidak dapat dilepaskan dari upaya pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan,” ujar Sarbin.

Ia juga menyoroti kesenjangan antara tingginya pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat di lapangan. Antusiasme masyarakat terhadap pasar murah, menurutnya, menjadi salah satu indikator bahwa intervensi nyata pemerintah masih sangat dibutuhkan.

Untuk itu, Sarbin menekankan pentingnya data dan perencanaan yang akurat agar program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Harapan saya, forum ini dapat menghasilkan langkah perbaikan yang konkret. Mari kita jadikan hasil asistensi ini sebagai baseline untuk memperkuat pembinaan kepada kabupaten/kota, terutama Halmahera Utara dan Kepulauan Sula,” tegasnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat SUPD III Kemendagri, Triadi Maharso, mengapresiasi Pemprov Maluku Utara yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan, asistensi ini bertujuan memastikan data, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan stunting berjalan secara terpadu dan saling mendukung hingga tingkat kecamatan dan desa.

Triadi mengungkapkan, capaian kinerja Halmahera Utara dan Kepulauan Sula sebagai kabupaten fokus masih berada pada kategori sedang. Pada aksi konvergensi ketiga, baru dua desa atau sekitar 0,73 persen yang menunjukkan kinerja baik.

Untuk Kabupaten Kepulauan Sula, fokus perbaikan diarahkan pada peningkatan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil, perluasan layanan Ante Natal Care (ANC), serta pembinaan desa dalam pengelolaan data sasaran.

Sementara di Kabupaten Halmahera Utara, upaya perbaikan difokuskan pada pemantauan tumbuh kembang anak, peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan sanitasi, serta perluasan jumlah desa berkinerja baik.

Triadi menegaskan, hasil asistensi dan supervisi tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang jelas agar pembenahan kinerja pencegahan dan percepatan penurunan stunting di kedua kabupaten dapat berjalan lebih terarah.

“Hasil ini harus segera ditindaklanjuti menjadi Rencana Tindak Lanjut yang jelas,” pungkasnya.

Hadir secara langsung Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri, Triadi Maharso beserta jajaran, Kepala Bappeda Maluku Utara M. Sarmin Adam, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Poltekkes Kemenkes Ternate, serta perwakilan Halmahera Utara dan Kepulauan Sula. Peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. (nar)