Ternate, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) kembali menjalani pemeriksaan pendahuluan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.

Pemeriksaan menyasar kinerja Pemprov Malut, dengan dua tema utama, yakni peran pemerintah dalam ketahanan energi dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dilakukan pada Rabu (30/9/2026).

Sekretaris Provinsi Samsudin A. Kadir, mengatakan pemeriksaan pendahuluan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan dan kini telah selesai.

"Pemeriksaan kinerja itu lebih kepada apa yang seharusnya kita lakukan tapi belum kita lakukan, untuk memperbaiki kinerja," kata Samsudin, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, pemeriksaan pendahuluan menjadi tahap awal bagi BPK untuk melihat pelaksanaan program serta menemukan hal-hal yang masih perlu diperbaiki oleh Pemprov Malut.

BPK, kata Samsudin, juga telah menyampaikan hasil pemeriksaan awal kepada Pemprov Malut. Selanjutnya, pemeriksaan akan dilanjutkan ke tahap terinci yang dijadwalkan mulai 19 Oktober 2026.

"Jadi telah disampaikan sudah selesai pendahuluannya. Nanti mereka akan masuk lagi untuk terincinya. Terinci itu biasanya untuk mencari tahu sampai ke sekolah-sekolah seperti apa pengelolaan belanja dan sebagainya," jelasnya.

Pada sektor ketahanan energi, BPK memeriksa sejumlah aspek, mulai dari kebutuhan energi yang dilaporkan Pemprov Malut hingga rencana pemenuhan kebutuhan energi di daerah.

Pemeriksaan juga mencakup kebutuhan bahan bakar dan berbagai perencanaan pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan energi.

"Kalau di kita untuk energi itu dicek terkait kebutuhan yang kita laporkan, kemudian terkait rencana-rencana pemenuhan kebutuhan energi, bahan bakar apa semua itu dilihat," ujar Samsudin.

Ia berharap pemeriksaan tersebut tidak hanya menjadi proses evaluasi, tetapi juga memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sehingga nanti kita berharap pemeriksaan ini menjadi masukan bagi kita untuk bisa memperbaiki pelayanan kepada masyarakat terkait aspek ketahanan energi," katanya.

Selain ketahanan energi, pengelolaan Dana BOS menjadi tema kedua dalam pemeriksaan BPK.

Pada tahap pendahuluan, pemeriksaan masih dilakukan secara umum terhadap dinas-dinas terkait. Namun, pada pemeriksaan terinci mendatang, BPK akan menelusuri pengelolaan Dana BOS hingga ke tingkat sekolah. Samsudin menyebut, pemeriksaan tersebut akan melihat antara lain bagaimana belanja dan pengelolaan dana operasional sekolah dilaksanakan.

"Terinci itu biasanya untuk mencari tahu sampai ke sekolah-sekolah seperti apa pengelolaan belanja dan sebagainya," ungkapnya.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut menjadi bagian dari pemeriksaan sesuai dengan tema yang ditangani. Untuk ketahanan energi, pemeriksaan melibatkan Dinas ESDM, Bappeda, serta Dinas Lingkungan Hidup dan perangkat daerah terkait lainnya.

Sementara untuk pengelolaan Dana BOS, Dinas Pendidikan menjadi salah satu OPD yang diperiksa bersama instansi terkait.

"Ini kan baru satu bulan ini cuma lihat-lihat saja, masih umum saja dinas terkait yang kooperatif," kata Samsudin.

Ia menegaskan, pemeriksaan BPK tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Malut untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor pelayanan publik, perencanaan energi dan pengelolaan anggaran pendidikan. (nar)