Ternate, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, menegaskan sektor pertanian harus dipersiapkan menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah di tengah ketergantungan Maluku Utara terhadap industri hilirisasi pertambangan.

"Ketergantungan kita pada hilirisasi tambang ini tentu ada batas waktunya. Karena itu, pertanian harus kita konsolidasikan dan revitalisasi secara bersama-sama,” kata Sarbin, saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku Utara, Senin (21/9/2026).

Lanjut Wagub, bahwa sektor pertanian merupakan pilar utama masa depan ekonomi Maluku Utara, mengingat ketergantungan pada sektor hilirisasi tambang akan menghadapi batas waktu. Ia mengingatkan pentingnya konsolidasi dan revitalisasi pertanian secara partisipatif dan holistik di seluruh wilayah Maluku Utara.

Sarbin menilai pertanian memiliki posisi strategis dalam menyiapkan fondasi ekonomi Maluku Utara ke depan. Menurutnya, daerah perlu mulai memperkuat sektor-sektor ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, termasuk pertanian.

Sorotan Wagub tidak hanya terkait penguatan sektor pertanian, tetapi juga kondisi kesejahteraan petani.

Ia menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara berada di angka 101,5 per Agustus 2026.

Wagub mengungkapkan, meskipun Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara tercatat berada pada angka 101,5 per Agustus menurut data BPS—yang secara teori mengindikasikan petani tidak defisit—namun kondisi riil di lapangan sering kali belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara utuh.

"Data itu yang kita tulis di angka laporan. Tapi di praktik, mungkin masih jauh dari harapan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masyarakat," ujarnya.

"Angka teori saja tidak cukup sebagai upaya kita. Upaya kita sesungguhnya adalah rakyat senang, makmur, dan sejahtera pada saatnya," tambah Wagub Sarbin.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup hanya diukur melalui indikator statistik. Pemerintah harus memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Sarbin juga menekankan pentingnya peran HKTI dalam mendorong konsolidasi sektor pertanian di Maluku Utara.

Organisasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah bagi para petani, tetapi ikut mengawal kebutuhan petani, mendorong inovasi, memperkuat produktivitas, serta menjadi bagian dari upaya membangun sistem pertanian yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah daerah, kata Sarbin, membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar revitalisasi pertanian tidak berhenti pada program dan kebijakan, tetapi mampu meningkatkan pendapatan serta kualitas hidup petani.

Dengan kondisi Maluku Utara yang selama ini ditopang oleh sektor pertambangan, penguatan pertanian dinilai penting untuk menciptakan fondasi ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. (nar)