Ternate, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut) Sarbin Sehe bersama Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir memimpin rapat persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional sekaligus membahas mekanisme penyaluran hibah rumah ibadah.

Rapat berlangsung di ruang rapat lantai 1 Kediaman Dinas Eks Crysant, Kota Ternate, Selasa (8/9/2026).

Dalam rapat, Pemprov Maluku Utara mengevaluasi berbagai kesiapan daerah menghadapi MTQ Nasional. Pembahasan mencakup aspek teknis penyelenggaraan, dukungan terhadap kafilah daerah, hingga penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Pemprov memastikan seluruh persiapan harus dilakukan secara matang agar pelaksanaan MTQ berjalan lancar sekaligus mampu membawa nama baik Maluku Utara.

Tak hanya MTQ, pembahasan juga diarahkan pada mekanisme penyaluran hibah bagi rumah ibadah. Pemerintah daerah ingin memastikan proses pemberian hibah lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan tetap sesuai prinsip akuntabilitas.

Sarbin menekankan perlunya mengevaluasi regulasi yang dinilai sudah tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

Menurutnya, aturan harus mampu memberikan kepastian dan kemudahan dalam pelaksanaan program, tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah regulasi yang fleksibel tapi tetap terkontrol. Jangan sampai prosedur yang panjang justru membuat program-program keagamaan dan sosial terlambat dilaksanakan,” kata Sarbin.

Ia meminta perangkat daerah terkait melakukan kajian terhadap aturan yang ada sehingga setiap proses dapat berjalan lebih efektif tanpa membuka celah penyimpangan.

Sementara itu, Sekda Samsuddin Abdul Kadir menegaskan pentingnya pengawasan dan monitoring terhadap setiap usulan hibah yang masuk.

Menurutnya, setiap usulan harus diverifikasi secara baik sebelum masuk dalam perencanaan keuangan daerah. Pengawasan juga perlu dilakukan hingga tahap pelaksanaan agar bantuan benar-benar diterima pihak yang berhak.

Samsuddin menyebut proses monitoring akan diperkuat dengan melibatkan tim terkait, termasuk dalam koordinasi bersama DPRD.

Rapat tersebut kemudian menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut. Pemprov akan menyusun kajian terkait kemungkinan perubahan regulasi sekaligus membentuk tim untuk melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan hibah yang masuk.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran bantuan keagamaan sekaligus memastikan pengelolaan anggaran tetap tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan evaluasi tersebut, Pemprov Maluku Utara berharap persiapan MTQ Nasional maupun penyaluran hibah rumah ibadah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Administrasi Pimpinan M. Ali Fataruba, perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat Muhammad Fadly, perwakilan Biro Hukum Mustafa Hasan, serta perwakilan Inspektorat. (nar)