Ternate, malutpost.com -- Alien Mus kembali terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara secara aklamsi untuk periode 2026–2031. Keputusan ini dihasilkan dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI yang digelar di Ternate, Minggu (12/4/2026).

Dalam forum tersebut, Alien Mus memperoleh dukungan penuh berupa 16 rekomendasi dari berbagai unsur partai, mulai dari DPD I, DPD II kabupaten/kota, organisasi sayap, hingga organisasi pendiri dan yang didirikan Partai Golkar.

Sebelumnya, nama Anjas Taher sempat mencuat sebagai calon penantang. Namun, hingga batas akhir pengembalian formulir pada 11 April 2026, yang bersangkutan tidak mengembalikan berkas pencalonan.

Dengan terpilihnya untuk ketiga kalinya, Alien Mus menegaskan komitmennya untuk memperkuat struktur partai hingga ke tingkat kabupaten/kota. Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan perolehan kursi legislatif pada Pemilu mendatang.

"Pileg kita harus mempertahankan kursi kita," tegas Alien, kepada wartawan.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan turun langsung melakukan evaluasi kinerja pengurus di tingkat kabupaten/kota guna memastikan mesin partai berjalan optimal.

Terkait peluang penambahan satu kursi DPR RI untuk Maluku Utara, Alien Mus menyebut pihaknya akan terus berupaya maksimal. Namun, ia mengakui adanya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat yang menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah kursi.

"Kita juga melihat moratorium yang diatur oleh pemerintah pusat, di mana kursi DPR RI ditentukan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Makanya kita berusaha sebaik mungkin," jelasnya.

Ke depan, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas kader, terutama dalam kerja-kerja lapangan yang lebih intens.

Selain itu, Alien Mus berharap Partai Golkar dapat menarik lebih banyak kalangan milenial untuk bergabung dan berkontribusi dalam membesarkan partai.

"Saya berharap yang bergabung dengan Partai Golkar ini termasuk kalangan milenial yang memiliki semangat luar biasa," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan akan menindaklanjuti berbagai aspirasi daerah, termasuk keluhan yang disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkait Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah pusat. (nar)