Sofifi, malutpost.com -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Nazlatan Ukhra Kasuba, menyatakan semua aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses di delapan desa Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morotai menjadi prioritas untuk ia sampaikan saat paripurna nanti.

Delapan desa yang menjadi titik reses Nazla adalah: Desa Limau, Kecamatan Galela Utara; Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara; Desa Soasio, Kecamatan Galela; Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat; Desa Aha, Kecamatan Morotai Selatan; Desa Ngele-Ngele Kecil, Kecamatan Morotai Selatan Barat; Desa Waringin, Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Desa Tawakali, Kecamatan Morotai Utara.

Di setiap titik reses, aspirasi yang disampaikan masyarakat rata-rata terkait normalisasi sungai, rumah tidak layak huni, jalan tani, talud, fasilitas pendidikan, kesehatan jembatan hingga jalan Galela-Loloda.

Nazla melaksanakan reses di delapan desa tersebut mulai 29 Januari sampai 4 Februari 2026. Hasil reses akan disampaikan ke pemerintah provinsi dalam rapat paripurna pembacaan hasil reses nanti.

"Supaya ke depannya kita tinggal memanfaatkan fungsi sebagai wakil rakyat kita terus melakukan pengawasan," kata Nazla, Rabu (11/2/2026).

"Yang pasti dari sekian puluhan anggota DPRD telah menampung aspirasi warga saat reses, jadi aspirasi-aspirasi tersebut butuh komitmen kolektif kami (DPRD) untuk sama-sama melakukan pengawasan setelah disampaikan ke pemerintah provinsi," tambah Nazla.

Ia menyebut, ada warga yang bahkan menyampaikan aspirasi dengan data tertulis.

"Jadi kita harus lebih aktif tingkat pengawasan terhadap pemerintah provinsi. Supaya perencanaan tahunan juga berdasarkan hasil reses," ujarnya.

Nazla menyatakan, DPRD akan mengawal aspirasi saat reses agar setiap kebijakan pemerintah bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Setiap tindakan pemerintah harus prioritas keluhan dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan saat reses. Perjuangan ini, selain melalui fraksi, kita juga memperjuangkan lewat dapil. Intinya adalah soal kebutuhan yang disampaikan masyarakat, karena pemerintah daerah dan DPRD bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (one)