Membaca Penyadapan di Ruang Budaya

Bagaimana kita membayangkan, seorang mantan Kapolri yang pernah menjadi simbol tertinggi keamanan negara justru berbalik menjadi ancaman? Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara RI seakan menjadi formalitas di tangannya.
Padahal, dalam Perkap tersebut, bagian menimbang huruf a dan b sudah jelas. Namun, dengan adanya kejadian ini, bisa dikatakan sangat paradoksal. Kasus ini menjadi ironi: “pelindung yang menyadap”.
Penyadapan bukan sekadar pelanggaran prosedural (Perkap No. 5/2010), melainkan pertarungan makna tentang siapa yang berwenang menandai kepentingan publik, keamanan negara, maupun privasi.
Semiotika Penyadapan
Penyadapan dalam konteks semiotika dibaca sebagai teks. Pada bagian ini saya meminjam semiotika Roland Barthes (1977) yang membagi tanda ke dalam tiga tingkatan: denotasi (makna sebenarnya yang disepakati bersama secara sosial dan merujuk pada realitas); konotasi (makna tambahan yang bersifat subjektif dan terikat pada konteks budaya atau ideologis); dan mitos (produk kelas sosial yang berkuasa yang menggunakan tanda-tanda yang sudah ada).
Penyadapan sebagai teks secara denotasi dapat dilihat pada alat bukti penyadapan, Lawful Interception Management System (LIMS), dan nomor HP; secara konotasi dapat diarahkan pada kecurigaan, kuasa, dan pengawasan; sedangkan mitos dilihat pada negara sebagai pelindung dan privasi sebagai hak.
Sederhananya, skandal penyadapan yang dilakukan Listyo dan empat perwira tinggi dalam kacamata semiotika budaya dapat dibaca sebagai pergeseran tanda yang radikal.
Secara denotasi, hadir rangkaian fakta teknis: sejumlah nomor ponsel yang dimasukkan ke dalam LIMS tanpa verifikasi, tanpa surat penyidikan, dan tanpa kaitan dengan proses hukum.
Namun, pada level konotatif, fakta-fakta tersebut tidak berbicara soal prosedur, melainkan tentang kecurigaan yang dilembagakan. Sosok yang secara kultural—mantan Kapolri—ditandai sebagai pelindung justru menjadi subjek yang menandai presiden, pejabat, tokoh politik, dan tokoh-tokoh lainnya sebagai objek pantau.
Baca Halaman Selanjutnya..


Komentar