Maluku Utara memiliki sumber daya yang berlimpah namun rakyat hidup dalam bayang-bayang tangan baja ekstraktif, luka ekologis yang tak kunjung usai, tambang ilegal begitu masif, krisis air bersih dalam tataran kehidupan masyarakat, petani dan nelayan makin terjepit, masyarakat lingkar tambang terdampak ispa, dan yang paling mengerikan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin menurun.

Dari itu kita bisa belajar bahwa belum ada Publik Policy yang jitu baik pemerintah daerah maupun provinsi untuk menciptakan neraca keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya lokal untuk keberlangsungan hidup masyarakat secara holistik di Maluku Utara.

Karena itu sebagai Higligh Respon Kebijakan penguata kawasana parawisata di tiap-tiap daerah, penyiapan pengembangan sentra industri komoditas kelapa, dan penguatan sentra produksi pala dan cengkeh, penguatan konektivitas dan aksesibilitas, dan pengembangan Koperasi, UMKM, dan BUMDes adalah jalan menciptakan kejehatreaan.

“Kapal-kapal jung Ceng Ho yang megah, ketika pertama kali menyusuri perairan Nusantara di abad ke-15 bukan hanya mencari rempah, mereka sedang berlayar menuju paru-paru ‘(regulator iklim) dunia yang sesungguhnya’. Demikian catatan Laksmana Ma Huan (1433), salah seorang penulis kronik pelayaran legendaris tersebut. Menggambarkan, betapa hutan dan sumber daya alam Indonesia berabad-abad menjadi magnet peradaban”. (*)