Masalah disintegrasi dan juga polarisasi ternyata masih menjadi sebuah ancaman besar bagi bangsa, baru-baru ini terjadi perselisihan perebutan pulau antara Gane Barat (Halmahera Tengah) dengan Papua Barat Daya, perselisihan terjadi antara sesama kepala daerah yang memperebutkan tiga pulau yang berada di Gane Barat yaitu pulau Sain, Pulau Kiyas, dan Pulau Piyai.

Masing-masing pihak mengklaim bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari daerah kekuasaanya, masalah ini semakin memuncak dengan aksi pembakaran lima unit rumah bantuan milik Pemkab Raja Ampat di desa Umiyal, Pulau Gebe, Halmahera Tengah yang dilakukan oleh warga Umiyal atas dasar kesepakatan bersama BPD dengan kepala desa sebagai penolakan atas klaim yang diungkapkan Gubernur Papua Barat Daya yang meminta peninjauan kembali atas kepemilikan tiga pulau di kabupaten raja ampat.

Gubernur PBD menegaskan terkait dengan sengketa tiga pulau tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum dan akan memperjuangkan hak ketiga pulau tersebut. Konflik lain terjadi antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara  yang memperebutkan empat pulau yaitu pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.

Yang menjadi bahaya adalah disintegrasi dan polarisasi sendiri saat ini terjadi pada kepala-kepala (Gubernur) daerah, adanya keinginan atas batas kekuasaan yang mengakibatkan timbulnya kemarahan warga setempat sehingga mulai terjadinya perpecahan.

Dalam berbagai masalah yang terjadi akhir-akhir ini mengapa kita tidak menggunakan Pela Gandong dan Adat SeAtorang yang berhasil mendamaikan konflik-konflik di Maluku dan Maluku Utara sebagai solusi dan inovasi untuk permasalahan perpecahan dan krisis identitas yang dapat menjadi ancaman dan tantangan Indonesia kedepan.

Pengaplikasian  Pela Gandong dan Adat SeAtorang dapat melalui intervensi berbasis komunitas atau komunitas adat, komunitas diberi dorongan dan kekuatan agar dapat menjadi wadah dan tempat diskusi terkait penyelesaian konflik yang terjadi di sekitar. Ini tentunya bisa menjadi jalan alternatif dari krisis perpecahan di negeri ini.

Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai jembatan penghubung dengan masyarakat serta representasi daerah dan advokasi kebijakan guna mendorong persatuan masyarakat maupun daerah tetap terjaga.

Baca Halaman Selanjutnya..