Jika kita menggunakan standar yang lebih ketat, dengan mengeluarkan kategori cukup puas maka angka kepuasan riil terhadap gubernur tidak pernah menyentuh 50 persen. Ini fakta yang harus dihadapi, bukan ditutupi dengan agregasi statistik.

Fenomena ini semakin menarik ketika dibandingkan dengan kepuasan terhadap kinerja SKPD yang hanya 61 persen.

Publik tampak memberi kredit personal lebih tinggi daripada sistem birokrasi. Padahal dalam pemerintahan daerah, figur dan sistem tidak bisa dipisahkan. Kepala daerah adalah arsitek struktur, bukan sekadar simbol.

Di sinilah anomali itu muncul. Dalam logika pemerintahan daerah, Gubernur adalah driver, sementara birokrasi adalah kendaraan.

Tidak mungkin kendaraan melaju tanpa sopir, dan tidak mungkin pula menilai laju kendaraan tanpa melihat kualitas mesinnya.

Jika kepuasan terhadap Gubernur jauh lebih tinggi dibandingkan birokrasi, maka ada dua kemungkinan. Pertama, Gubernur dipersepsikan bekerja melampaui sistemnya sendiri.

Kedua, kepuasan terhadap Gubernur tidak sepenuhnya berbasis kinerja sistem, melainkan dipengaruhi faktor lain seperti citra, visualisasi, dan komunikasi satu arah.

Baca Halaman Selanjutnya..