Board of Peace dan Dilema Politik Luar Negeri Indonesia

Dilema Kontribusi Finansial
Isu lain yang memicu kontroversi adalah potensi kontribusi finansial besar yang harus diberikan oleh negara anggota forum tersebut.
Penjaga kolam ikan nila seperti saya sering kali memposisikan diri sebagai orang yang pasrah ketika pemimpin negara kita berpacu dalam percaturan politik internasional dengan menggunakan anggaran dari hasil penjualan ikan saya yang tidak menentu harga dan jangkauan pasarnya.
Rasanya kurang adil, ketika pemimpin kita mengabadikan kesejahteraan berbasis keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam perspektif teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, kebijakan publik harus mempertimbangkan prinsip keadilan distributif dalam penggunaan sumber daya negara (Rawls, 1971).
Dalam konteks Indonesia, alokasi dana besar untuk forum internasional perlu dibandingkan dengan kebutuhan domestik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat.
Secara normatif, langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global. Namun keberhasilan mediasi konflik internasional biasanya membutuhkan legitimasi geopolitik yang kuat. Niat tersebut tentu terdengar mulia. Namun diplomasi internasional tidak berjalan di atas idealisme semata.
Baca Halaman Selanjutnya..




Komentar