Ternate, malutpost.com -- Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, menegaskan pentingnya optimalisasi peran BUMD dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tekanan inflasi.

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Kie Raha Economic Forum yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Jumat (27/2/2026).

Forum ini diinisiasi oleh BI Perwakilan Malut dan dihadiri jajaran forkopimda, instansi vertikal, serta pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota.

Sri mengungkapkan, data terkini menunjukkan tantangan nyata pada sektor volatile foods. Meski pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren positif, inflasi pangan tetap menjadi ancaman serius.

"Inflasi kita berada di angka 4,8 persen. Meskipun ekonomi melesat, inflasi pangan tetap menjadi hal yang menakutkan, apalagi menjelang bulan suci Ramadan," tegasnya.

Menurut dia, Maluku Utara tidak boleh terus bergantung pada pasokan telur, beras, dan bawang dari Sulawesi maupun Jawa. Sebagai provinsi kepulauan, kerentanan logistik akibat faktor cuaca menjadi risiko yang harus dimitigasi secara serius.

"Inilah alasan mengapa ketahanan pangan bukan lagi sekadar program dinas, melainkan prioritas pertahanan daerah," ujar Sri.

Sri secara tegas menginstruksikan BUMD Pangan untuk terus bertransformasi. Ia menekankan, BUMD tidak boleh hanya menjadi entitas bisnis yang berorientasi pada laba, tetapi harus berperan sebagai stabilisator harga.

"BUMD harus menjadi garda terdepan dalam operasi pasar dan gerakan pangan murah," tegas Sri.

Selain itu, BUMD juga diminta berani menjamin harga beli di tingkat petani di Halmahera, Tidore, hingga Kepulauan Sula agar petani tidak lagi dirugikan oleh praktik tengkulak.

Sri juga mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas cold storage dan gudang yang telah dibangun pemerintah untuk memotong rantai distribusi yang panjang serta menekan biaya logistik.

"Manfaatkan fasilitas yang ada untuk memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas pasokan," tandasnya.

Ia berharap kegiatan Kie Raha Economic Forum yang dihadiri sejumlah narasumber di antaranya Kepala Kantor BI Perwakilan Malut, perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Malut, serta Direktur Utama PT Food Station Tjipinang dapat menjadi ruang diskusi strategis dalam merumuskan langkah konkret pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah pada Ramadan dan Idulfitri 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila juga menegaskan pentingnya optimalisasi peran oleh BUMD Pangan di daerah. Menurutnya langkah tersebut agar dapat menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. (nar)