Langkah yang dapat memperkuat legitimasi publik antara lain:
- Mendukung penuh proses penertiban tanpa intervensi,
- Membuka transparansi afiliasi bisnis,
- Mendorong audit sosial-ekologis di Pulau Gebe,
- Memastikan pemulihan lingkungan melibatkan masyarakat lokal.

Dengan cara itu, krisis tidak lagi dilihat sebagai persoalan individu, melainkan sebagai awal reformasi tata kelola sumber daya di Maluku Utara.

Pulau Gebe sebagai Cermin

Pulau Gebe hari ini adalah panggung ujian bagi Maluku Utara. Di sana terlihat jelas pertanyaan besar, apakah pembangunan nikel akan patuh pada hukum dan keberlanjutan, atau menerobos batas ekologis yang ditetapkan negara sendiri.

Sejarah wilayah ekstraktif mengajarkan, legitimasi pembangunan tidak lahir dari angka investasi, melainkan dari keadilan yang dirasakan warga di garis depan dampak.

Di pulau kecil, hukum seharusnya bekerja lebih kuat, bukan lebih longgar. Kasus Pulau Gebe menjadi pengingat bahwa kepemimpinan sejati bukan diuji ketika semua berjalan lancar, akan tetapi ketika seorang pemimpin bersedia menempatkan kepentingan publik dan batas ekologis di atas segala kepentingan lainnya. (*)