Sofifi, malutpost.com -- Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, menegaskan pentingnya partisipasi aktif seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan Sekprov menyusul berlangsungnya tahapan pemeriksaan yang saat ini tengah dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait agar kooperatif serta menjalankan tugas sesuai ketentuan yang telah diatur dan disepakati bersama.

"Saat ini kita sedang melaksanakan pemeriksaan BPK. Oleh karena itu diharapkan partisipasi dari semua pejabat yang terkait dengan pemeriksaan tersebut untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan disepakati," tegas Samsuddin, Selasa (24/2/2026).

Ia mengingatkan agar setiap OPD dapat menyiapkan dokumen serta informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Keterlambatan atau ketidaklengkapan data, kata dia, dapat berdampak pada hasil akhir pemeriksaan.

"Karena kalau waktunya singkat kemudian kita tidak bisa memberikan informasi dengan baik, maka akan ada konsekuensi terkait dengan opini yang akan kita dapatkan," ujarnya.

Samsuddin juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk menindaklanjuti setiap arahan yang disampaikan tim pemeriksa. Seluruh dokumen yang diminta harus segera disiapkan dan setiap pertanyaan harus dijawab secara terbuka dan transparan.

Ia menambahkan, proses pemeriksaan ini juga menjadi momentum evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih perlu dibenahi dalam tata kelola keuangan daerah.

"Diharapkan kepada semua untuk melaksanakan seluruh arahan yang disampaikan, mulai dari menyiapkan semua dokumen yang diminta dan menyampaikan semua informasi yang dipertanyakan agar supaya kita bisa menyelesaikan. Untuk hal-hal yang mungkin masih bisa diperbaiki agar diperbaiki," tandasnya.

Pemprov Maluku Utara, lanjutnya, berkomitmen mendukung penuh proses pemeriksaan guna mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel serta mempertahankan opini terbaik dari BPK. (nar)