Dalam praktik ini, bobeto berfungsi sebagai arena politik—tempat masyarakat menyusun sikap terhadap tambang, menolak eksploitasi berlebihan, dan menegaskan kedaulatan ekologis mereka.

Perlawanan berbasis bobeto menunjukkan bahwa politik tidak selalu berwajah partai atau elektoral. Politik juga hadir dalam keputusan adat, dalam ritual, dan dalam kesepakatan kolektif untuk menjaga alam.

Ini adalah politik ekologis dari bawah, yang berangkat dari pengalaman hidup, bukan dari kepentingan modal. Sayangnya, politik semacam ini kerap dipinggirkan, bahkan dicurigai, karena tidak sejalan dengan agenda ekonomi ekstraktif.

Ironisnya, di tengah krisis iklim global, negara justru mengabaikan model keberlanjutan yang telah lama dipraktikkan masyarakat adat.

Bobeto menawarkan paradigma pembangunan alternatif: pembangunan yang menghormati batas alam, menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, dan mengutamakan keberlanjutan lintas generasi.

Paradigma ini bertolak belakang dengan model tambang yang mengejar keuntungan jangka pendek dengan ongkos sosial-ekologis jangka panjang.

Persoalan utama bukan semata tambang, tetapi politik pengelolaan sumber daya alam. Selama negara memandang tanah adat sebagai komoditas dan masyarakat adat sebagai objek kebijakan, konflik ekologis akan terus berulang.

Baca Halaman Selanjutnya..