Ketimpangan ini memperkuat kesan bahwa hukum lebih responsif terhadap gangguan investasi dibandingkan terhadap pelanggaran hak warga.

Ironisnya, semua ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang sangat tinggi. Pada triwulan III-2025, pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat mencapai 39,10 persen secara tahunan. Namun angka tersebut tidak otomatis mencerminkan keadilan sosial dan ekologis yang dirasakan masyarakat di sekitar tambang.

Mengembalikan Polisi pada Mandat Perlindungan Warga

Menimbang peran polisi di wilayah pertambangan berarti meninjau kembali mandat dasarnya sebagai pelindung seluruh warga negara.

Keamanan tidak dapat dimaknai semata sebagai stabilitas investasi. Keamanan juga mencakup jaminan atas hak hidup, lingkungan yang sehat, serta kebebasan warga untuk menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut.

Polisi memang memiliki tugas menjaga objek vital nasional. Namun tugas tersebut tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Penegakan hukum yang adil justru menuntut keberanian institusi untuk memastikan bahwa hukum bekerja secara proporsional dan tidak tunduk pada tekanan kepentingan ekonomi.

Pendekatan keamanan yang dominan berisiko menempatkan polisi pada posisi yang semakin problematis di mata publik. Aparat berada di garis depan konflik, tetapi tanpa dukungan kebijakan yang adil, mereka mudah dipersepsikan sebagai bagian dari masalah, bukan solusi.

Baca Halaman Selanjutnya..