Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) resmi meluncurkan Program Penanganan 1.200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2026.

Peluncuran dipusatkan di Kelurahan Maliaro, Kota Ternate, Sabtu (14/2/2026).

Gubernur, Sherly Tjoanda, mengatakan program ini merupakan bagian dari penajaman arah kebijakan penanganan kemiskinan di daerah.

Menurutnya, penanganan RTLH bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga memperkuat sistem pelaksanaan, menjaga martabat warga, serta memastikan akuntabilitas kebijakan publik.

"Program ini bukan hanya soal jumlah rumah yang dibangun, tetapi bagaimana pelaksanaannya tepat waktu, tepat metode, dan bermutu," kata Sherly.

Ia menjelaskan, peluncuran program tahun ini dimajukan ke bulan Februari, berbeda dengan tahun sebelumnya yang dilakukan pada Agustus. Langkah yang diambil, kata Sherly untuk menghindari kendala musim hujan di akhir tahun yang kerap menghambat proses pembangunan dan menurunkan kualitas hasil pekerjaan.

"Tahun lalu kita launching di Agustus, tahun ini di Februari supaya cepat selesai. Karena Oktober, November, Desember sudah hujan, kita tidak bisa bangun lagi rumahnya," jelasnya.

RTLH tahun 2026 sebanyak 1.200 unit meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 700 unit. Meski demikian, Pemprov menegaskan bahwa indikator keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari kuantitas.

Lanjut Sherly, pemerintah merancang RTLH 2026 dengan standar desain yang seragam, skema anggaran yang lebih terstruktur, serta mekanisme distribusi dan serah terima material yang lebih ketat.

Salah satu poin penting yang ditekankan adalah kewajiban verifikasi langsung oleh penerima manfaat saat menerima material bangunan. Hal ini dilakukan untuk menghindari persoalan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

"Ketika ibu menerima bahan material, pastikan dihitung. Tahun kemarin yang menerima tidak menghitung, di akhir saling menyalahkan," tegasnya. (nar)