Dalam konteks Maluku Utara, pujian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator primer kesuksesan pembangunan daerah kiranya segera ditinggalkan.

Sumbangsih industri ekstraktif terhadap PDRB yang tinggi tidak terbukti memberi efek keadilan dan rembesan ke bawah (trickle down effect) bagi masyarakat.

Pertanyaan yang mendesak bukanlah seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai, melainkan seberapa besar masyarakat ikut menikmati pertumbuhan ekonomi.

Jawaban atas pertanyaan tersebut hanya bisa ditempuh melalui kesadaran berbasis data dan situasi ril untuk melakukan perbaikan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas kapasitas fungsional manusia untuk bereproduksi sendiri.

Terakhir, policy making mesti berangkat dari kemendesakan untuk memperbaiki kebijakan. Harapannya, visi misi Gubernur Sherly Joanda, khususnya misi poin dua “Mendorong Kemandirian Ekonomi Melalui Hilirisasi Sektor Unggulan dan Pelatihan Keterampilan” dapat di akselerasi dengan tepat sebelum masa jabatan berakhir. (*)