Manfaat ekonomi terkonsentrasi, sementara dampak ekologis seperti sedimentasi, pencemaran, penyempitan ruang tangkap - ditanggung masyarakat pesisir. Ini bukan kegagalan alam, melainkan hasil pilihan kebijakan.

Fiskal sebagai Variabel Resiliensi

Dalam kerangka Social-Ecological Systems (SES), pendapatan daerah bukan hanya soal angka APBD. Pendapatan adalah variabel kunci resiliensi. Fiskal yang kuat memungkinkan pemulihan ekosistem, dukungan adaptasi nafkah, dan mitigasi konflik sosial.

Sebaliknya, kebocoran fiskal memperlemah kemampuan negara melindungi warganya. Ketika negara gagal menagih hak fiskalnya, ia juga gagal membiayai masa depan sosial-ekologis wilayahnya. Di sinilah metafora, “lembek” bukan label politis, melainkan indikator kerentanan sistemik.

“Lembek” sebagai Gejala Struktural

Penting ditegaskan bahwa kritik ini tidak menyoal keberanian individu pejabat. “Lembek” adalah gejala struktural dari tata kelola yang tidak menyiapkan instrumen pemaksa data, sanksi bertahap yang kredibel, dan transparansi publik. Tanpa ketiga hal itu, setiap janji ketegasan akan berakhir sebagai wacana.

Negara yang kuat tidak selalu identik dengan tindakan represif. Negara yang kuat adalah negara yang konsisten yang memaksa keterbukaan data, mengaitkan layanan administratif dengan kepatuhan, dan membuka informasi penagihan kepada publik. Ketegasan cerdas jauh lebih efektif daripada retorika keras tanpa tindak lanjut.

Bukan Negara yang Ragu

Judul “Pemprov Dinilai Lembek Hadapi IWIP” seharusnya dibaca sebagai peringatan nasional. Tanpa ketegasan penegakan fiskal, proyek hilirisasi berisiko melahirkan pertumbuhan tanpa keadilan, dan industrialisasi tanpa negara.

Maluku Utara dan wilayah-wilayah ekstraktif lain tidak membutuhkan negara yang terlalu ramah pada modal, melainkan negara yang berani menegakkan aturannya sendiri.

Baca Halaman Selanjutnya..