Ekonomi Politik Ekologi

Kasus IWIP memperlihatkan wajah klasik ekonomi politik ekologi di wilayah kaya sumber daya. Korporasi hadir membawa narasi besar: investasi strategis, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah, dengan fiskal terbatas dan tekanan politik lokal, masuk ke posisi regulator defensif, takut tegas karena khawatir mengganggu stabilitas ekonomi jangka pendek.

Relasi ini menciptakan ketergantungan regulatif. Negara daerah membutuhkan industri, tetapi kehilangan daya tawar untuk menegakkan aturan.

Dalam kondisi demikian, keberpihakan pada modal tidak selalu dinyatakan secara eksplisit; ia bekerja secara diam-diam melalui pembiaran. Negara kelihatan hadir, tetapi fungsinya menyusut menjadi fasilitator, bukan pengendali.

Hilirisasi dan Ilusi Kehadiran Negara

Hilirisasi sering kali dipromosikan sebagai bukti hadirnya negara. Namun kasus ini menunjukkan sisi lain bahwa hilirisasi tanpa disiplin fiskal adalah ilusi kehadiran negara.

Produksi berjalan, tetapi mekanisme distribusi manfaat tidak bekerja. Dalam rantai nilai ekstraktif, negara daerah justru terpinggirkan, sementara biaya sosial-ekologis menumpuk di tingkat lokal.

Di sinilah isu ini bersinggungan langsung dengan keadilan lingkungan. Ketika nilai ekonomi diekstraksi dari ruang hidup masyarakat, tetapi penerimaan daerah tidak optimal, terjadi ketimpangan distribusional.

Baca Halaman Selanjutnya..