Sofifi, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, menyesalkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyusul nilai Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang tercatat nol.

IHal tersebut merupakan instrumen pengukuran tingkat kerukunan dan stabilitas sosial di daerah di Indonesia.

Sarbin menilai angka tersebut tidak mencerminkan kondisi sosial masyarakat Maluku Utara yang selama ini dikenal rukun dan damai.

"Fakta sosial kita ini paling rukun, paling damai. Tapi harmoni sosial kita justru nilainya nol," kata Sarbin, Senin (9/2/2026) di Sofifi.

Ia mempertanyakan peran Kesbangpol sebagai penanggung jawab utama harmoni sosial di daerah. Menurutnya, Pemprov Malut juga memiliki lembaga pendukung lain seperti Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang terus aktif dan bahkan didorong melalui dukungan anggaran.

"Ini yang kita tidak pahami. Kesbangpol sebetulnya masih ada atau sudah tidak ada di kantor ini?," tegasnya penuh kesal.

Sarbin kemudian membandingkan dengan indeks pembangunan lain yang memiliki penanggung jawab jelas. Ia mencontohkan indeks pembangunan yang menjadi tanggung jawab Bappeda dengan skor sekitar 60, menempatkan Maluku Utara di peringkat 34 dari 38 provinsi.

"Untung ada tambahan provinsi hasil pemekaran di Papua. Kalau tidak, kita terakhir," ujarnya.

Untuk indeks inovasi, Maluku Utara mencatat skor 63,60 dan berada di peringkat 10 dari 38 provinsi, yang menurut Sarbin masih tergolong cukup baik.

Sementara itu, indeks reformasi birokrasi memperoleh skor 59,50 dengan peringkat 28 dari 38 provinsi, yang menjadi tanggung jawab Biro Organisasi.

Sarbin berharap kekurangan yang telah disampaikan dalam evaluasi sebelumnya dapat dipenuhi agar peringkat tersebut bisa membaik tahun ini.

Adapun indeks Government yang menjadi tanggung jawab Biro Pemerintahan mencatat skor 1,504 dan berada di peringkat 32 dari 38 provinsi.

Kemudian, indeks pembangunan literasi yang ditangani Dinas Perpustakaan juga berada di bawah standar, dengan skor 61,70 dan peringkat 30 dari 38 provinsi.

"Hampir seluruh indeks pembangunan kita di bawah standar," jelas Sarbin.

Ia menegaskan, salah satu penyebab rendahnya nilai berbagai indeks tersebut adalah tidak diinputnya dokumen ke dalam sistem penilaian.

"Apa yang kita kerjakan kalau tidak diinput di sistem, nilainya pasti kosong. Ini era digital, seharusnya tidak sulit," katanya.

Sarbin menekankan bahwa hal ini menjadi tanggung jawab pimpinan OPD. Tanpa penginputan dokumen, proses penilaian tidak akan berjalan.

"Tidak ada satu pun indeks kita yang masuk dominasi lima besar. Semuanya di penghujung. Padahal indeks kebahagiaan kita nomor satu, indeks kerukunan bagus, kedamaian bagus, tapi indeks harmoni sosial jatuh," tandasnya. (nar)