Barangkali karena Maluku Utara terlalu sibuk bertahan., dari harapan Dana Bagi Hasil katanya ada, walau tersembunyi di balik efisiensi.

Tapi ia datang terlambat, kecil, dan bersyarat. Pajak daerah katanya bisa diperbesar, walau industry tambang engan membayar.

Tapi jantung industrinya tak boleh disentuh, karena disana kuasa bermain, jangan coba-coba jika tak akan kehilangan harapan.

Nilai ekspor katanya kebanggaan nasional, tapi ikan, pala dan cengkeh dibebani bea keluar yang mahal, walau tambang nol persen.

Tapi ketika daerah bertanya, “bagian kami di mana?”, jawabannya selalu normative, demi investasi, demi catatan makro dari surplus neraca perdagangan, dari ekonomi yang tumbuh keatas tak sempat mendarat kebawah.

Ini bukan soal Cina jahat atau lokal lemah. Ini soal negara yang membiarkan daerah penghasil hidup dari sisa-sisa debu tambang.

Soal pembangunan yang mengukur keberhasilan dari tonase, bukan dari kehidupan, soal surplus neraca perdagangan bukan soal harga barang konsumsi.

Di pinggir republik, Maluku Utara berdiri di atas tanah yang kaya. Tapi kekayaan itu terlalu cepat pergi. Seperti tamu yang makan kenyang, lalu lupa pamit, ke sang pemilik rumah yang harus Babari membersihkan kerusakan negerinya. Masihkah kita menyebutnya pembangunan. (*)