Kepemimpinan kepulauan tidak bisa dijalankan dengan logika daratan. Ketika kebijakan, anggaran, dan prioritas pembangunan lebih banyak tersedot ke wilayah darat, ketimpangan menjadi keniscayaan.

Lebih buruk lagi, keselamatan rakyat di laut terus dikorbankan atas nama pembangunan yang semu. Ini bukan sekadar kegagalan teknokrasi, tetapi kegagalan cara berpikir, keberanian politik, dan empati kekuasaan.

Di titik inilah refleksi 79 tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menemukan urgensinya. HMI tidak dilahirkan untuk menjadi aksesoris kekuasaan, tetapi sebagai kekuatan moral yang menggugat ketidakadilan.

Di usia ke-79, HMI sedang diuji: tetap berdiri sebagai penjaga nurani publik, atau larut dalam kenyamanan relasi dengan elite yang justru melanggengkan masalah.

Kader HMI di Maluku Utara harus berdiri di garis depan, menyuarakan bahwa laut adalah masa depan, bukan sisa pembangunan. Bahwa keselamatan pelayaran adalah hak rakyat, bukan bonus kebijakan.

Dan bahwa kepemimpinan yang abai terhadap realitas maritim adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah, identitas, dan masa depan Maluku Utara.

HMI lahir dari kesadaran zaman. Maka hari ini, kesadaran itu harus menjelma menjadi sikap politik dan moral: melawan kepemimpinan yang buta laut, menggugat kebijakan yang darat sentris, dan memperjuangkan Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan yang berdaulat, aman, dan bermartabat. (*)