Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Malut, selama kurun waktu 2014-2017, luas lahan sagu yang hilang mencapai 821 hektar. Pasti terdampak. Di Kota Tidore Kepulauan sendiri luas lahan sagu menyisakan 179 hektar di tahun 2017 dari 241 hektar pada tahun 2014.

Kapasitas produksi juga menurun dari 200 ton per tahun menjadi 150 ton per tahun dalam rentang tiga tahun. Padahal, potensi produktivitas sagu dapat mencapai 400 ton per tahun dan dinilai dapat menekan tingkat konsumsi beras masyarakat yang mencapai 70 ribu ton per tahun.

Penyebab lain terjadinya pergeseran pola konsumsi adalah faktor menurunnya minat masyarakat untuk menjadi pekerja pengolah sagu. Pekerjaan pengolah sagu saat ini dianggap sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan dan cenderung sulit.

Bahkan untuk memanen pohon sagu diperlukan waktu tujuh hari, dimulai dari menebang, memotong batang sagu, membersihkan batang sagu, mengupas batang sagu, memarut, dan menyaring pati sagu.

Dan itu pekerjaan sulit. Makanya tak heran banyak yang tak menginginkan pekerjaan ini. Banyak yang tak ingin lagi mau bekerja memproduksi tepung sagu, tentu akan membuat masyarakat memilih sumber pangan lain, dan ini menjadi persoalan tentunya.

Salah satu cara melepaskan diri dari ketergantungan terhadap beras adalah dengan mendorong perluasan lahan sagu untuk meningkatkan produktivitas sagu, serta menguatkan dan memberdayakan tenaga pengolah sagu.

Oleh karena itu, jika ingin melepaskan diri dari ketergantungan beras, Pemerintah harus bisa mengimplementasikan kebijakan yang lebih peduli pangan lokal. Sebaiknya pemerintah daerah yang di wilayahnya memiliki kelimpahan sagu secepatnya melestarikan lahan sagu.

Jika tidak, sudah tentu masyarakat akan lebih tergantung dengan beras. Sebab itu, marilah kita jadikan pohon sagu bukan hanya sebagai simbol kehidupan, tetapi juga sebagai sumber kemajuan masyarakat Maluku Utara. (*)