Potensi sosial Malut terlihat dari kemajemukan sosial budaya masyarakat kepulauan, termasuk keberadaan masyarakat adat.

Masing-masing masyarakat tersebut mempunyai modal sosial tersendiri, baik yang bersumber dari warisan nenek moyang maupun hasil akulturasi dan asimiliasi budaya dengan masyarakat lain, termasuk pendatang dari luar Malut.

Banjir : Satu Wajah Bencana DAS Kepulauan

Selain potensi di atas, DAS Kepulauan MKR menyimpan ragam masalah yang beda satu sama lain antar DAS penghimpun. Masalah DAS di Pulau Halmahera relatif lebih kompleks dari DAS di Pulau Ternate dan Tidore, pun berbeda dengan kondisi DAS di pulau-pulau lain yang berada di ujung gugus kepulauan jazirah ini, seperti Morotai, Sulabesi, Mangole dan Taliabu.

Masalah-masalah tersebut antara lain konflik tenurial, pencemaran, alih fungsi lahan, penebangan liar, ancaman gunung berapi hingga bencana alam lainnya (banjir dan kekeringan).

DAS di pulau-pulau kecil bermasalah terkait keterbatasan lahan (pemicu konflik tenurial), krisis air bersih hingga masalah sampah yang tak terkendali.

Bencana alam (dan bencana sosial) menjadi simpul masalah DAS Kepulauan MKR. Salah satu puncak masalah tersebut adalah banjir di wilayah Halmahera Barat dan Halmahera Utara di awal tahun (Malut Post, 8-1-2026).

Kisah pilu tersebut seakan menggenapi bencana alam satu dekade lalu di wilayah lain Halmahera, yakni Tobelo, Obi dan Trans Kobe (Malut Post, 21-12-2016). Menurut data BPDASHL Ake Malamo (2017), dalam rentang setengah windu (2013-2016) Malut telah terjadi 96 kejadian banjir dan tanah longsor.

Baca Halaman Selanjutnya..