Oleh: Fadli Kayoa

(Jurnalis)

Dunia akademik Maluku Utara seolah kehilangan taring ketika ada problem sosial yang berhubungan dengan industri pertambangan. Kasus pencemaran lingkungan, penyerobotan hutan, bahkan penangkapan warga adat tak mendapat respons kritis dari kalangan akademis.

Jika dulu, budaya akademik identik dengan gagasan kritis, mendorong perubahan kebijakan dan memberikan komentar kritis terhadap problem sosial, kini situasi demikian jauh berbeda. Hal tersebut terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir di kampus-kampus ternama Maluku Utara.

Kampus seolah kehilangan ruh akademiknya, lemah menuturkan kekritisan menyikapi isu lingkungan, masyarakat adat dan ketimpangan yang muncul akibat kebijakan penjarahan sumber daya alam (SDA) yang kian serampangan.

Bila ada akademisi yang kritis, itu pun terbatas, kadang tidak seiring dengan keilmuan yang digeluti. Lalu apa penyebab kalangan akademisi penyandang gelar para profesor, doktor dan magister tak merespon problem sosial akibat tambang?, jawabannya para akademikus ini acap kali terlibat dalam pusaran kerusakan lingkungan di Malut. Mereka juga aktor yang bertanggung jawab atas penyusunan analisis dampak lingkungan (Amdal), bahkan bekerja sama dengan perusahaan tambang untuk riset berkedok.

Kondisi ini menunjukkan makin jauhnya dunia akademik dari masyarakat dan masalah sosial. Akadmikus mungkin kehilangan arah di tengah masalah sosial akibat pertambangan begitu masif, kritik keras nyaris tak didengar dan beruntun. Kalaupun ada sangat terbatas.

Arah yang kian jauh dari budaya kritis akademik ini, mencerminkan, buruknya keberpihakan kalangan terpelajar pada masalah sosial. Sebab kalangan akademisi cenderung bergerak jika ada donor maupun proyek yang disediakan Pemerintah dan investasi padat modal skala besar.

Padahal, akademisi yang semestinya bergerak menggunakan spesifikasi ilmunya membela kondisi daerah yang tidak baik-baik saja, sebaliknya masih tenggelam dalam pusaran proyek penelitian yang disediakan Pemerintah, maupun perusahaan tambang. Bukan hanya itu, kampus-kampus di Maluku Utara cenderung bekerjasama dengan perusahaan tambang, ketimbang bergerak meriset masalah sosial yang dihadapi warga lingkar tambang.

Para akademisi ini seolah kehilangan marwah, mereka yang bergelar Profesor tak seperti Zainal Arifin Mochtar Guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), yang mempersembahkan semua gelar besarnya bagi perjuangan rakyat. Ia tak segan melontarkan pemikiran kritis atas bobroknya kebijakan negara dan arah negara masuk dalam pusaran otoritarianisme.

Mungkin akademisi kita perlu belajar dari banyak Profesor dan Doktor yang mengabdikan diri sepanjang hidup untuk golongan kecil. Begitupun kampus, mestinya tidak hanya mengambil untung dari sumbangan tambang, namun sikap dan nalar kritis tetap dijaga.

Sejak 2023, saya menyaksikan bagaimana kampus-kampus besar di Maluku Utara terlibat dalam proyek riset tambang. Para guru besar dan Doktor yang spesifikasi keilmuannya tak bisa diragukan. Namun naas ketika mereka berbalik arah terlibat membenarkan kerusakan lingkungan.

Desember 2023, saya pun menyaksikan bagaimana akademisi terlibat mendukung proyek riset memindahkan warga Kawasi Pulau Obi dari tempat tinggal asalnya.

Saya turut merasakan, bagaimana sulitnya menemukan akademisi atau Profesor yang benar-benar konsisten mengomentari masalah lingkungan. Dari banyak atau puluhan para Prof atau doktor hanya satu sampai dua orang yang mau memberikan tanggapannya.

Saya pernah berulang kali menghubungi guru besar yang tesis Profesornya berhubungan dengan lingkungan di kampus ternama Malut pada media awal 2024. Kala itu kasus pencemaran lingkungan di Sagea lagi hangat. Namun, sang Profesor menolak dengan alasan yang bagi saya mungkin karena ada hubungannya dengan pertambangan.

Dari banyak penolakan akademisi dan kampus memberikan sikap tegas atas perusakan lingkungan. Saya berkesimpulan dunia akademik kita sedang tidak baik-baik saja. Serasa perusahaan tambang, dan perusak lingkungan didahulukan ketimbang rakyat yang sedang menghadapi kenyataan pahit.