Dinas PUPR Maluku Utara Paparkan Proyek Fisik 2026, Anggaran Capai Rp550 Miliar

Sofifi, malutpost.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto, memaparkan belanja langsung pembangunan kegiatan fisik yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
Risman menjelaskan, total belanja langsung yang dialokasikan mencapai sekitar Rp550 miliar dan tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.
"Belanja langsung itu anggarannya sekitar Rp550 miliar. Itu sudah termasuk belanja langsung fisik, perencanaan, dan pengawasan," kata Risman, Kamis (29/1/2026).
Ia menyebutkan, jenis kegiatan konstruksi yang dibiayai meliputi pembangunan gedung, jalan dan jembatan, irigasi, talud penahan ombak, penataan kawasan, hingga jalan lingkungan.
Untuk sektor jalan dan jembatan, sejumlah ruas strategis menjadi prioritas, di antaranya Payahe–Dehepodo, Saketa–Dehepodo, Saketa–Gane Dalam, Sidangoli–Jailolo–Goal, Ibu–Kedi, dan Jailolo–Kedi.
Pekerjaan juga mencakup wilayah Halmahera Selatan, baik di Pulau Obi, Pulau Bacan, daratan Halmahera bagian Saketa, Pulau Makian, Kabupaten Kepulauan Sula, hingga Kabupaten Pulau Taliabu.
Di Kabupaten Halmahera Utara, pembangunan dan penanganan jalan meliputi ruas Kao–Toliwang, Ibu–Kedi, Galela–Kedi, serta Lapi–Darume hingga lanjutan ruas Tolabit–Togore–Batua.
Sementara di Kabupaten Halmahera Barat, kegiatan mencakup pemeliharaan jaringan irigasi Akediri, pembangunan rumah di Sidangoli Dehe, penanganan ruas jalan Ibu–Kedi dan Sidangoli–Jailolo, serta pembangunan jalan dan jembatan Tabadamai–Ekor.
Untuk Kabupaten Halmahera Timur, pekerjaan difokuskan pada pembangunan irigasi Wayamli, penataan kawasan wisata Nyao Lako, serta pembangunan jalan dan jembatan Ekor–Kobe.
"Untuk Morotai pembangunan pengaman pantai di Kecamatan Morotai Selatan, Desa Daeo dan peningkatan jaringan irigasi Aha," ujarnya.
Lanjut Risman, di Kabupaten Halmahera Tengah, ia menyebutkan terdapat pekerjaan terkait penataan batas kawasan hutan yang masih memerlukan izin tambahan pada sejumlah wilayah.
Kota Ternate juga mendapat porsi belanja fisik yang cukup besar, antara lain pembangunan tanggul dan sungai, gedung militer, gedung NU, lanjutan pembangunan Mako Brimob, rehabilitasi rumah dinas gubernur, pembangunan kantor Kejaksaan Tinggi, rehabilitasi kawasan Kedaton Sultan Ternate, serta peningkatan ruas Jalan Marikurubu, Jalan Loto, dan Pandopo Afe Taduma. Di luar Ternate, seperti pengaman pantai dibangun di Pulau Moti, Bido, Batang Dua dan Mayau.
Sementara di Kota Tidore Kepulauan, khususnya wilayah Sofifi dan sekitarnya, kegiatan meliputi pembangunan perumahan Polda, Gedung SPKT Polda, Wotsop Dinas PUPR, rehabilitasi Masjid Raya Sofifi, rehabilitasi Kantor DPRD, serta pembangunan rumah dinas pimpinan DPRD.
Adapun khusus di Sofifi, pekerjaan difokuskan pada pemeliharaan jalan dalam kota serta lanjutan pemeliharaan berkala Jembatan Kali Oba Dua.
Selain itu, di daratan Halmahera juga terdapat pembangunan ruas Payahe–Dehepodo, pembangunan Jembatan Yef, serta jembatan pada ruas Tomaito.
Risman menegaskan, seluruh belanja langsung ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Malut dalam meningkatkan konektivitas, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku Utara. (nar)



Komentar