Tambang dipromosikan sebagai motor pembangunan, tetapi tidak diterjemahkan dalam desain pendapatan jangka menengah. Ini menandakan kegagalan menyatukan narasi pembangunan dengan instrumen fiskal.

Di atas seluruh OPD itu berdiri Gubernur Maluku Utara sebagai penanggung jawab politik tertinggi. Tidak ada OPD yang bekerja di ruang hampa.

Jika OPD kunci gagal mengonversi ekstraksi menjadi PAD, maka masalahnya melampaui kapasitas teknis dan mengarah pada lemahnya kepemimpinan fiskal.

Gubernur gagal memastikan koordinasi lintas OPD, gagal menetapkan target fiskal yang berani, dan gagal menagih kinerja aparaturnya sendiri.

Akibat kegagalan berlapis ini, Maluku Utara terjebak dalam paradoks yang memalukan. Tambang berjalan agresif, kerusakan ekologis meningkat, konflik sosial membesar, tetapi kas daerah tetap lemah.

Negara daerah hadir sebagai pemberi izin, bukan sebagai pemegang kendali. Nilai ekonomi keluar, sementara risiko ditinggalkan di desa desa pesisir dan ruang hidup rakyat.

Jika temuan BPK ini dibiarkan menjadi sekadar arsip laporan tahunan, maka tanggung jawab politik berhenti di pucuk pimpinan.

Baca Halaman Selanjutnya..