Sofifi, malutpost.com -- Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, menegaskan bahwa penyelesaian utang daerah harus menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) sebelum melaksanakan berbagai program dan kegiatan lainnya.

Hal tersebut disampaikan Iqbal saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Kamis (29/1/2026).

"Jadi mau melakukan kegiatan apa saja, tapi sepanjang utang itu belum selesai yah susah juga," kata Iqbal usai mengikuti Rakornas.

Ia berharap melalui forum Rakornas itu dapat tercapai kesepakatan bersama, khususnya terkait sejumlah catatan yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat mengenai tunggakan yang masih harus diselesaikan.

Iqbal menekankan, bahwa penyelesaian utang harus diprioritaskan, baik utang Dana Bagi Hasil (DBH) maupun utang pihak ketiga yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Utang-utang ini harus menjadi perhatian dan kewajiban pemprov selesaikan," tegasnya.

Apalagi lanjut Iqbal, Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia menilai forum nasional tersebut merupakan ruang publik strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah provinsi, agar aspirasi dan harapan daerah dapat tersampaikan, terutama terkait dana bagi hasil yang hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan pemerintah daerah terkait Dana Bagi Hasil yang belum diselesaikan oleh pemerintah pusat dapat segera dituntaskan, dan di sisi lain Pemprov juga wajib menyelesaikan kewajiban utangnya," pungkas Iqbal. (nar)