Oleh: Alman Fahri S. Saha

Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada DPRD kembali beredar seperti kaset lama yang diputar ulang setiap kali elite politik kelelahan menghadapi rakyatnya sendiri.

Ironisnya, wacana ini selalu dibungkus dengan alasan yang terdengar rasional; efisiensi anggaran, stabilitas politik, dan penguatan kelembagaan. Seolah-olah demokrasi adalah beban administratif yang harus diringankan, bukan prinsip konstitusional yang harus dijaga.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Selasa, 27 Januari 2026

Tulisan-tulisan yang menolak pilkada melalui DPRD sejatinya sudah melimpah. Argumentasi normatif, historis, hingga empiris telah berkali-kali menunjukkan bahwa mekanisme tersebut sarat masalah.

Namun yang kerap absen dalam perdebatan adalah alternatif serius yang ditawarkan negara. Publik dipaksa memilih antara pilkada langsung yang “katanya” mahal dan pilkada oleh DPRD yang jelas-jelas elitis. Seolah tidak ada jalan ketiga. Padahal, justru di situlah kemalasan berpikir kebijakan bekerja.

Di tengah diskursus yang sempit ini, adagium vox populi vox dei menjadi relevan bukan sebagai romantisme, melainkan sebagai sindiran. Sebab yang sesungguhnya dipersoalkan hari ini bukan efisiensi, melainkan ketidaknyamanan elite terhadap suara rakyat.

Ketika suara rakyat terlalu bising, terlalu mahal, dan terlalu sulit dikendalikan, maka solusi yang ditawarkan bukan memperbaiki sistem, melainkan mengganti pemilik suara.

Demokrasi pun direduksi menjadi urusan segelintir orang yang mengklaim diri sebagai wakil rakyat, sambil perlahan-lahan menyingkirkan rakyat itu sendiri.

Baca Halaman Selanjutnya..