Kajian agraria menegaskan bahwa ketimpangan politik pengetahuan ini merupakan bagian dari struktur kapitalisme global yang juga mengkolonisasi cara berpikir dan berjuang.

Tanpa upaya serius membangun hubungan organik antara kota dan desa, gerakan sosial akan terus mereproduksi ketergantungan desa pada representasi eksternal.

Negara, Kapital, dan Reproduksi Konflik Agraria

Dalam kerangka agraria kritis, negara tidak dipandang sebagai aktor netral, melainkan sebagai bagian integral dari struktur yang memungkinkan ekspansi kapital.

Kebijakan pertambangan, tata ruang, dan pembangunan industri di Maluku Utara menunjukkan bagaimana negara berperan sebagai fasilitator dan regulator yang sering kali berpihak pada kepentingan kapital ekstraktif.

Gerakan sosial perkotaan cenderung mempersonalisasi kritik pada aktor tertentu, kepala daerah atau perusahaan, tanpa membongkar peran struktural negara dalam mereproduksi konflik agraria.

Sebaliknya, kajian agraria menunjukkan bahwa selama relasi kuasa antara negara dan kapital tidak diubah, konflik tanah akan terus muncul dalam bentuk baru, meskipun proyek tertentu berhasil dihentikan.

Menuju Sintesis Gerakan Agraria yang Berakar

Penggabungan analisis gerakan sosial perkotaan di Maluku Utara dengan kerangka kajian agraria kritis menghasilkan satu kesimpulan utama: perjuangan agraria tidak dapat dimenangkan dari kota semata.

Kota memang memiliki peran penting sebagai ruang artikulasi dan tekanan politik, tetapi tidak boleh menggantikan desa sebagai subjek utama perjuangan.

Baca Halaman Selanjutnya..