Selain itu, aspek ini juga melihat netralitas birokrasi pemerintah dalam melayani masyarakat. Nilai rendah ini menjadi bukti bahwa mesin politik dan pemerintahan di Maluku Utara perlu banyak pembenahan.

Kesimpulannya, kenaikan angka statistik IDI tahun 2024 ini jangan sampai membuat kita lengah. Berada di peringkat tiga terbawah se-Indonesia adalah teguran bagi pemerintah daerah.

Jika aspek Lembaga Demokrasi—seperti DPRD, Partai Politik, dan Birokrasi—tidak segera diperbaiki, demokrasi di Maluku Utara hanya akan berjalan sebagai rutinitas lima tahunan tanpa memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Pemerintah Provinsi dan DPRD harus menjadikan data BPS ini sebagai bahan evaluasi serius untuk bekerja lebih baik. Perbaikan kinerja lembaga, transparansi anggaran, dan pengawasan yang lebih baik adalah kunci agar Maluku Utara bisa keluar dari posisi bawah dan menjadi daerah yang lebih maju demokrasinya. (*)