Ketiga, temuan dari koran dan dokumen itu didiskusikan dengan para ahli dalam forum diskusi (FGD).

Keempat, dilakukan wawancara mendalam untuk memastikan datanya benar. Jadi, narasumber IDI adalah orang-orang yang paham situasi, seperti akademisi, wartawan, LSM, dan pejabat pemerintah, sehingga angkanya bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam penilaian tahun 2024, IDI menilai tiga aspek utama di Maluku Utara. Aspek pertama adalah Kebebasan Sipil dengan skor sedang, yaitu 67,42%. Aspek ini mengukur seberapa bebas warga berkumpul, berpendapat, dan beribadah tanpa rasa takut.

Skor ini menunjukkan masih ada hambatan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat atau berkumpul secara bebas. Masih adanya rasa khawatir untuk mengkritik menandakan kebebasan sipil belum maksimal.

Aspek kedua adalah Kesetaraan dengan skor 69,89%. Ini adalah skor tertinggi bagi Maluku Utara tahun ini. Aspek ini menilai hak warga untuk memilih dan dipilih, serta akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi semua orang, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Tingginya skor ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Maluku Utara cukup antusias dalam politik dan akses layanan dasar sudah lumayan terbuka, meskipun masih ada kendala geografis.

Namun, perhatian utama harus tertuju pada aspek ketiga, yaitu Lembaga Demokrasi, yang mendapat skor terendah sebesar 65,58%. Aspek ini menilai kinerja lembaga pemerintahan, seperti DPRD, Partai Politik, dan Birokrasi.

Skor rendah di sini menunjukkan kinerja lembaga-lembaga tersebut belum maksimal. Penilaian ini meliputi apakah DPRD sudah melakukan pengawasan dengan baik, apakah anggaran daerah disusun secara transparan, dan bagaimana kinerja Partai Politik dalam mendidik kadernya.

Baca Halaman Selanjutnya..