Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur untuk memastikan keamanan dan proses demokrasi berjalan seimbang dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi, skor yang masih rendah ini menandakan bahwa proses demokrasi di Maluku Utara masih perlu banyak perbaikan.

Data IDI ini sangat penting karena manfaatnya besar bagi perencanaan daerah. IDI bukan sekadar laporan tahunan biasa, tapi bisa menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan data ini, anggaran daerah bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Contohnya, jika data menunjukkan kebebasan berpendapat menurun, maka pemerintah harus membuat program diskusi publik.

Bagi masyarakat dan akademisi, data IDI bisa dipakai sebagai dasar yang kuat untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Tanpa data seperti IDI, kritik sering kali dianggap hanya pendapat politik biasa.

Selain itu, stabilitas demokrasi yang baik juga disukai oleh investor karena dianggap lebih aman dan pasti secara hukum.

Metode survei IDI berbeda dengan survei biasa yang sering muncul jelang Pilkada. IDI menggunakan data berdasarkan bukti nyata, bukan hanya pendapat orang secara acak. Datanya diambil dari empat sumber agar akurat.

Pertama, meneliti berita di koran lokal tentang demo, konflik, atau kekerasan.

Kedua, memeriksa dokumen resmi seperti Peraturan Daerah (Perda) dan anggaran (APBD) untuk melihat apakah ada aturan yang merugikan kelompok tertentu.

Baca Halaman Selanjutnya..