Menurut Robinson dan vedi R Hadiz, “oligarki adalah Praktik relasi kekuasaan yang memungkinkan terkosentrasinya kekayaan dan otoritas serta perlindungan kolektif terhadap keduanya”.

Untuk mempertahankan kekuasaanya oligarki nasional melakukan pengendalian institusi-institusi publik dan otoritas negara menjadi bagian sangat penting dalam proses itu.

Perpaduan khusus otoritas politik dan kekuatan ekonomi ini merupakan ciri umum negara-negara yang berbeda pada tahap awal perkembangan kapitalisme. Di indonesia, proses ini melahirkan bentuk khusus yang disebut Robinso dan Hadiz sebagai oligarki politik- bisnis.

PT IWIP telah memaksakan rakyat, dengan berbagai cara melepaskan tanahnya. Jika tak mau jual dengan harga murah, mereka harus menghadapi intimidasi dari perusahaan serta dampak kerusakan dari aktivitas pertambangan.

Beroperasinya PT IWIP terbukti melibatkan banyak pihak, tidak hanya perusahaan-perusahaan multinasional tetapi juga oligarki yang bersembunyi dalam jubah keadilan yang berada dalam lingkaran presiden.

Hal ini sekaligus memberikan penegasan bahwa beroperasinya PT IWIP bukan semata-mata demi kepentingan nasional yang dilindungi atas nama objek vital nasional, tetapi juga sebagai modus akumulasi kekayaan oligarki. Halmahera tengah menjadi bukti bagaimana Ganasnya pertambangan ekstraaktif.

PT IWIP kini menjelmah bagaikan monster yang bisa menelan apa pun yang ada di hadapanya, warga Desa gemaf, kecamatan weda tengah harus meyaksikan lahan-lahan kebun yang sudah ditanami tumbuhan penghasil seperti pala, cengkih, dan kelapa tergusur oleh buldoser tambang.

Baca Halaman Selanjutnya..